Warga Jombang Serbu Bantuan UMKM dari Presiden
Ratusan warga menyerbu Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berada di Jalan KH Abdurrahman Wahid, Desa Candimulyo, Kecamatan-Kabupaten Jombang, Jumat (28/8).
risky
Aug 28, 2020 05:39
0
Jombang, HARIAN BANGSA.net - Ratusan warga menyerbu Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berada di Jalan KH Abdurrahman Wahid, Desa Candimulyo, Kecamatan-Kabupaten Jombang, Jumat (28/8).
Mereka datang berasal dari berbagai wilayah di Kota Santri, dengan membawa berkas identitas diri dan surat keterangan usaha dari desa masing-masing. Tujuannya untuk mengajukan bantuan UMKM dari Presiden RI Joko Widodo, senilai Rp 2,4 juta.
Warga yang datang terlihat berjubel di halaman kantor dinas tersebut. Meski mengenakan masker, mereka tampak tidak menghiraukan jarak fisik antar warga, sesuai terapan protokol kesehatan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang Muntholip mengatakan, pihaknya sedang menargetkan sebanyak mungkin pelaku usaha mikro di Jombang untuk diusulkan bantuan UMKM. Karena untuk memenuhi kuota nasional pada bantuan tersebut, ia meminta para pelaku usaha mikro datang untuk mengusulkan bantuan. Kuota nasional sendiri sebanyak 12 juta usaha mikro. Saat ini masih terserap 1,5 juta orang, sehingga masih kurang 10,5 juta.
“Sekarang tahap kedua ini kita buka lagi, karena kuota nasional ini masih banyak. Kita buka peluang sebanyak-banyaknya. Kalau ada 200 ribu misalnya, ya kita berangkatkan,” ucap Muntholib, saat diwawancarai di kantornya.
Masih menurut Muntholip, dirinya menjelaskan saat ini sudah ada 600 pelaku usaha mikro yang sudah mengajukan. Ia akan terus membuka pengajuan bantuan UMKM itu hingga 31 Agustus.
“Ini kita nanti entri dulu datanya tanggal 31 Agustus. Kalau tahap dua kita kirimkan tapi ternyata masih banyak kuotanya, tahap tiga akan kita buka,” terangnya.
Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga akan membuat surat edaran hingga ke tingkat desa untuk menjaring sebanyak mungkin pelaku usaha mikro. Sementara ini, para pelaku usaha mikro datang dari informasi mulut ke mulut saja.
“Kuota nasional itu 12 juta penerima. Jadi daerah yang mau menginformasikan secara masif ke masyarakat, maka akan dapat banyak. Nah ini kita coba itu. Yang datang ini dari mulut ke mulut ini, nanti akan kita buat surat edaran jika kuotanya masih kurang,” pungkasnya.(aan/rd)
