2021, Bondowoso Tak ada Rekrutmen CPNS

Soekaryo mengatakan, Pemkab tidak ingin mengambil resiko, maka rekrutmen CPNS akan ditiadakan sementara.

2021, Bondowoso Tak ada Rekrutmen CPNS
2021, Bondowoso Tak ada Rekrutmen CPNS

Bondowoso, HB.net - Pada Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, tidak melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini dikatakan,PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Soekaryo.

“Karena mempertimbangkan alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan, sampai pelaksanaan latihan dasar manakala mereka telah menjadi ASN. Sebab, anggaran untuk biaya pelaksanaan saat ini masuk dalam refocusing," ujarnya pada media saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (25/5).

Soekaryo mengatakan, Pemkab tidak ingin mengambil resiko, maka rekrutmen CPNS akan ditiadakan sementara. Apalagi kondisi pandemi masih belum bisa diprediksi sampai kapan berakhir, maka jika dilakukan itu akan membebani APBD yang sifatnya wajib kemudian tidak membayar itu akan jadi salah.

Sementara APBD saat ini banyak tersedot pada refocusing anggaran Covid 19. "Jika tahun depan kemampuan dan situasi sudah menjadi berubah. Kan bisa jadi sekarang jumlah saja dengan kebutuhan yang akan datang," imbuhnya.

Dia memang mengakui, kebutuhan ASN di Bondowoso masih kurang. Belum lagi tiap tahun masih ada yang pensiun. Menurut Soekaryo, hal tersebut menjadi ketidakberdayaan pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya akan memanfaatkan sumber daya yang ada terlebih dahulu. Sekaligus, memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Informasi dihimpun, diperkirakan jika dirunut dari formasi yang didapat sebanyak 337. Maka kebutuhan kisaran anggaran gaji dan tunjangan dalam setahun mencapai sekitar Rp 12,132 miliar. Gaji inipun dibayarkan sekitar mulai Januari 2022.

Kemudian kebutuhan untuk Latsar/LPJ CPNS per orang sekitar Rp 9,2 juta. Sehingga diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,1 miliar. Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 di Bondowoso terancam tak dilaksanakan.

Penyebabnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tersebut diusulkan untuk ditiadakan dalam rangka menutupi defisit dan refocusing APBD 2021 penanggulangan pandemi Covid-19. (gik/diy)