Bahas Soal LKPJ Wali Kota Tahun 2023, Tim Banggar DPRD Pertanyakan Program Pencapaian Wali kota

Probolinggo, HB.net - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo mencecar seluruh OPD saat Rapat pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Probolinggo tahun Anggaran 2023 lalu.

Rapat Banggar LKPJ ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Haris Nasution dan Wakil Ketua II, Fernanda Zulkarnaen dan seluruh tim Banggar DPRD. Dari pihak eksekutif sendiri, hadir langsung Ketua Tim anggaran eksekutif, Sekdakot, drg Ninik Ira Wibawati dan seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkot setempat.

Para legislator mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Probolinggo diwaktu dijabat Walikota Habib Hadi Zainal Abidin selama tahun kemarin.

Pembahasan LKPj tersebut menyusul penyampaian dokumen itu dalam rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo, yang dibacakan Pj Walikota, Nurkholis beberapa waktu lalu.

"Pembahasan LKPj berlangsung setiap tahun setelah selesainya tahun anggaran. Sesuai regulasi, DPRD Kota Probolinggo mengevaluasi program-program pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan," kata Wakil Ketua DPRD, Haris Nasution, Rabu (19/06/2024).

Sementara, dalam Rapat Pembahasan LPP kali ini, tim Banggar mencecar pihak OPD terkait program yang dicapainya. Seperti yang disampaikan anggota Banggar, dr. Aminuddin. Anggota Fraksi Gerindra ini mempertanyakan program apa yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan.

Mendapat jawaban itu, Kadis Kesehatan dr NH Hidayati pihaknya telah melakukan perbaikan bidang kesehatan termasuk UHC mencapai 100 persen. Ditambah lagi, pelayanan BLUD RSUD Mohammad Saleh.

"Peningkatan Sumber Daya Kesehatan telah kita lakukan termasuk DAK non fisik dan fisik. Tidak hanya itu, pelayanan puskesmas telah ditingkatkan untuk back-up seluruh layanan," tegasnya. Tidak puas dengan jawaban Kadinkes, Mukhlas Kurniawan anggota Banggar asal Golkar ini menampik jika selama ini UHC yang diandalkan Pemkot tiap tahun jadi temuan BPK.

"Temuan di LHP BPK, tiap tahun jadi temuan. Disana, program UHC itu penuh masalah, karena data yang tak sinkron dan ditemukan masyarakat masih membayar BPJS dan adanya laporan yang meninggal dunia ternyata masih hidup. Ini kan aneh sekali," tegas Mukhlas.

Mendapat pertanyaan seperti itu, lagi-lagi Kadinkes menampik jika pihaknya telah melakukan rekon bersama tiga OPD termasuk Capil dan BPJS. "Data kita seluruhnya dari Capil dan dikroscek langsung pihak BPJS. Capil yang berwenang langsung terhadap kevalidan data kependudukan," tegasnya.

Tidak hanya Dinkes. Banggar DPRD juga mempertanyakan terkait banyaknya proyek mangkrak ditahun 2023 lalu. DPRD mencontohkan, pembangunan gedung Insepektorat.

"Untuk Dinas Pekerjaan Umum. Tahun 2023 lalu ada berapa paket pekerjaan. Realisasinya, dilapangan berapa yang sudah selesai dan jadi temuannya berapa. Karenanya, tahun 2023 lalu, berapa proyek yang sudah diserahterimakan," tegas Mukhlas.

Kadis PU, mengatakan terkait pekerjaan yang tidak selesai, ini menjadi kendala kita. Meski sudah didampingi kejaksaan dan pengadaan barang. Kadang tidak sesuai dengan kontrak, karena mereka terkendala dengan keuangan para kontraktor.

 "Ini tidak masuk diverifikasi awal. Kita meminta mereka, kemampuan keuangan ketika perjanjian kontrak diawal. Itu hanya syarat tambahan. Dan ini untuk yang paling parah dibangunan inspektorat, hanya 48 persen. Memang dilakukan dua tahap di 2023 adalah 5 milyar dan 2024 adalah 2 milyar. Kita, akan melanjutkan tahun ini, tapi belum selesai dan dituntaskan tahun 2025," terangnya.

"Terutama hal-hal yang menyangkut pertumbuhan pada program-program pro-rakyat, kita berharap semakin diperbaiki dan tepat sasaran pada tahun berikutnya," sambungnya.

Sementara, Haris Nasution menegaskan jika berbagai program pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan sosial, penanggulangan banjir, perbaikan dan pembangunan di jalan raya dan di kampung-kampung, penanganan pengangguran dan kesempatan kerja, penanganan sektor transportasi serta pertumbuhan ekonomi, akan mendapatkan perhatian penting dari DPRD.

"Begitu pula, kita membahas upaya-upaya Pemerintah Kota untuk mendorong pertumbuhan di masyarakat, para pelaku UMKM, dan pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan, serta memperkuat reformasi birokrasi untuk memberi pelayanan masyarakat yang semakin optimal," katanya. (ndi/diy)