Beri Saran dan Pendapat Banggar, DPRD Kota Probolinggo Gelar Paripurna LKPJ APBD 2023

Probolinggo, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo kembali menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Saran dan Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2023.

Ketua DPRD, Abdul Mujib Pipin rapat dan Wakil Ketua, Fernanda Zulkarnaen juga dihadiri sejumlah anggota DPRD setempat. Dideretan eksekutif, hadir langsung Pj Walikota, Nurkholis dan Sekda, drg Ninik Irawibawati dan para asisten, Kepala OPD dilingkungan Pemkot setempat.

Ada tiga agenda yang digelar Rabu (26/06/2024) malam diantaranya paripurna soal penetapan kepanitian pansus Raperda RPJPD, kedua Paripurna penyampaian saran dan pendapat banggar serta terakhir penyampaian laporan kerja pansus, fraksi-fraksi dan penetapan raperda fasilitasi pesantren serta penyampaian akhir Wali kota.

Saat Paripurna penyampaian saran dan pendapat banggar terhadap LPP APBD tahun 2023 yang dipimpin Abdul Mujib seyogyanya akan dibacakan langsung oleh Jubir Banggar yakni Imam Hanafi. Namun, DPRD sepakat membagikannya langsung Ketua DPRD tanpa dibacakan.

Dalam Saran dan Pendapat Banggar, ada banyak aitem yang menjadi catatan DPRD diantaranya pada draf pada R-APBD secara keseluruhan direncanakan mencapai Rp 932 miliar dengan rincian PAD Rp 192 M miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 734 miliar dan lain-lain pendapatan sah senilai Rp 122 miliar.

Realisasi anggaran sebesar Rp 1 triliun 116 miliar dengan belanja operasional Rp 975 miliar, belanja modalRp 131 milyar dan belanja tak terduga Rp 9,728 miliar.

Menurut Banggar, di OPD DPUPR dan Perkim adanya catatan BPK RI terkait tunggakan penghuni rusunawa dan pembangunan joging track jalan tembus maramis yang tak maksimal. Selain itu, di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) taman-taman ditiap ruas kota yang tak terpelihara secara baik dan kurangnya kebersihan diruas-ruas jalan sehingga banyak sampah menumpuk.

 "Adanya juga seragam relawan yang tak terealisasi ditahun 2023 lalu serta mitigasi tanaman menyebabkan terganggunya lalu lintas dijalan," begitu kutipan yang disampaikan pada saran banggar.

Tak hanya itu, tim Banggar DPRD juga memberikan catatan terkait adanya hibah yang diberikan kepada jajaran samping yakni POLRI dan Kodim berupa sepeda motor. Padahal, tipa Lurah masih belum maksimal. Hal itu, supaya dikaji ulang.

"Pemkot belum sempurna dalam penganggaran dan masih banyak kekuranfab dalam urusan wajib. Selain itu, berhubungan dengan pajak dan retribusi cafe yang mengatasnamakan warung. Terdapat pembayaran yang tidak riil serta terkait dengan gaji dan TPP, Banggar menyarankan agar gaji PNS dan TPP perlu dianggarkan selama 14 bulan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Juru Bicara Imam Hanafi dalam saran dan pendapat banggar yang tertulis.

Ketua DPRD, Abdul Mujib menegaskan pihaknya akan mengagendakan kembali agenda penetapan keputusan DPRD terkait LKPJ Wali kota 2023 sebelum diserahkan ke Gubenur Jatim. (ndi/diy)