Cegah Klaster Pilkada, Gubernur: Protokol Kesehatan Tak Boleh Kendor

SURABAYA,  HARIANBANGSA.net - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak pada Desember mendatang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti agar penerapan protokol kesehatan tidak boleh menurun sedikitpun.

Guna mencegah timbulnya kluster Pilkada, Gubernur Khofifah pun meminta pihak-pihak terkait untuk memperhatikan teknis kampanye hingga proses pemungutan suara secara mendetail. Bahkan kepada Paslon (Pasangan Calon), dirinya berpesan agar melakukan kampanye dengan menyertakan atribut yang bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan.

 “Saya menghimbau para paslon supaya membuat atribut-atribut kampanye yang isinya mengajak untuk patuh pada protokol kesehatan. Seperti ajakan bermasker, cuci tangan dan jaga jarak,” ungkap Gubernur Khofifah usai memberi ceramah di Apel Dansat TNI di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya (9/9) pagi.

Selama ini, dirinya mencontohkan selama gowes bersama penyintas COVID-19 di 3 kota/kabupaten, atribut yang digunakan sambil berkeling adalah masker dan kaos yang berisi ajakan "pakai masker". Format serupa diharapkan bisa menginspirasi paslon untuk kampanye sekaligus bersama melawan COVID-19

“Seperti saat saya gowes bersama penyintas Covid-19 tiga minggu terakhir ini, kita terus berkeliling sambil membagi masker dan mengedukasi masyarakat,” tutur Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Orang nomor satu Jatim ini menambahkan, melalui penggunaan atribut-atribut kampanye semacam ini, bisa menjadi momen untuk membangkitkan industri dan UMKM yang bergerak di atribut pilkada. Potensi ini sangat besar, mengingat Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 19 Kab/Kota di Jatim dengan total 19.938.656 pemilih.

Ke-19 wilayah ini, disebut Gubernur Khofifah sebagai wilayah yang besar. Sehingga, penggunaan atribut protokol kesehatan selama kampanye bisa menjadi angin segar bagi UMKM di setiap daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam menjaga perekonomian namun tidak menurunkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

“Dengan demikian, kita bisa mendapatkan format pilkada yang bisa menyeimbangkan gas dan rem, dimana kesehatan tetap terjaga dan ekonomi khususnya industri atribut bisa berjalan,” pungkasnya.

Pangdam V/Brawijaya, Widodo Iryansyah mengatakan, dalam waktu dekat akan digelar perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung dan serentak di sebagian wilayah Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Timur, ada 16 Kabupaten dan 3 Kota yang akan melaksanakan Pilkada.

Pada situasi seperti ini, tidak menutup kemungkinan berbagai benturan kepentingan dan kerawanan akan muncul walaupun untuk tingkat intensitas dan eskalasinya sulit diprediksi, namun hal ini bisa saja menyimpan potensi ancaman yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi demi kelangsungan keamanan wilayah Jawa Timur.

"Menghadapi hal tersebut, saya harap seluruh unsur pimpinan pada setiap tingkatan satuan untuk selalu meningkat-kan kewaspadaan serta kemampuan penanggulangan baik secara internal di dalam satuan, maupun secara eksternal dalam rangka menjaga stabilitas sosial, politik dan keamanan nasional," harapnya.

Pangdam juga mengingatkan, moment ini saya juga mengingatkan dan menegas-kan, agar para pimpinan beserta seluruh anggota satuan jajaran Kodam V/Brawijaya untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi komitmen Netralitas TNI dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. Jangan sampai prajurit Kodam V/Brawijaya terpengaruh oleh kepen-tingan politik praktis yang dapat menodai netralitas TNI. (dev/ns)