Dewan Desak PT Garam Menjadi Buffer Stock dan Menjaga Tata Niaga Garam
"Memang terkadang saya ingin berhenti jadi pengusaha garam. Namun akibat pendemi corona dan banyak petani garam yang tidak memiliki pendapatan, ya terpaksa saya tetap menggarapnya, meski keuntungan yang diterima sangat minim," terang Ashari
nur syaifudin
Sep 10, 2020 09:59
0
SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Tidak adanya tata niaga yang jelas di komoditi garam, membuat petani sekaligus pemilik lahan garam menjerit. Karenanya, mereka mendesak pemerintah agar PT Garam bisa menjadi Dolog guna mengatur tata niaga garam.
Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim daerah pemilihan Madura, Mohammad Ashari meminta agar pemerintah tegas dalam mengatur tata niaga garam. Mengingat banyak petani garam dan pemilik lahan garam gulung tikar akibat harga garam drop di pasaran. Bahkan untuk garam 10 ton, keuntungan yang didapat hanya Rp1.750.
"Memang terkadang saya ingin berhenti jadi pengusaha garam. Namun akibat pendemi corona dan banyak petani garam yang tidak memiliki pendapatan, ya terpaksa saya tetap menggarapnya, meski keuntungan yang diterima sangat minim," terang Ashari, Kamis (10/9).
Anggota Komisi D DPRD Jatim ini menjelaskan, setahun setelah reformasi harga garam sangatlah baik. Bahkan pernah Rp3 juta per ton dan sekarang cuma Rp350 ribu per ton. Tentu saja dengan harga segitu tidaklah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.
Politisi asli kelahiran Madura ini menilai selama ini tata niaga garam tidak ada, alias diserahkan langsung ke pasar. Padahal konsumsi garam cukup besar seperti halnya beras dan gula. Untuk itu, agar petani garam kehidupannya lebih makmur, sudah saatnya PT Garam sebagai BUMN pemerintah dijadikan seperti Dolog. Selain sebagai buffer stock sekaligus pemegang tata niaga garam. (mdr/ns)
