DPRD Gresik  Terus Cari Terobosan Kembangkan Potensi Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat

GRESIK, HARIANBANGSA.net - Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyatakan, DPRD terus berupaya mencari terobosan membantu pemerintah dalam mendongkrak sektor pendapatan. Langkah ini dilakukan untuk menopang belanja pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Juga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi daerah. 

"Kami, terus membantu pemerintah untuk mencari terobosan pendapatan dengan menggali potensi daerah. Semua demi terdongkraknya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,"ujar Nurhamim kepada HARIAN BANGSA, Selasa (8/12/2020).

Ditegaskan Nurhamim, DPRD dalam membantu pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah, telah melakukan sejumlah langkah terobosan. DPRD, kata Anha, sapaan akrabnya dalam mengembangkan potensi wisata yang ada, pernah melakukan study banding di Kota Bandung, Jawa  Barat. Disana, DPRD mempelajari soal tata kelola pariwisata.

"Dari hasil study banding itu kami telah meminta kepada OPD terkait untuk melakukan pendampingan dan pengembangan potensi wisata yang ada, termasuk regulasinya,"papar dia.

Menurut Anha, pengelolaan pariwisata di Bandung sudah ada peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan. Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan objek  pariwisata tidak bisa terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Sebab,  kekuatan keuangan APBD tidak cukup karena banyak kegiatan/program yang perlu didanai.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Gresik, M.Syahrul Munir

Karena itu,  tambah Anha, Pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah trik untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata.  Di antaranya, dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) dengan sistem Build Operate Transfer (BOT).

"Jadi nanti fisik bangunan untuk menunjang objek wisata dengan sistem BOT yang bangun pihak ketiga. Mereka yang mengelola sekian puluh tahun sesuai nota kesepahaman (MoU). Setelah itu,  aset menjadi milik pemerintah," paparnya.

Kemudian pengelolaan objek wisata dengan menggandeng pihak III, karena di Bandung banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA).

"Suksesnya pengelolaan objek wisata di Kota Bandung juga tak lepas dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mulai Disbudpar yang mengurus pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang ngurus infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menangani kesehatan para pengunjung dan OPD terkait lain,"kata dia.

Kemudian, dalam mendongkrak pendapatan dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum, DPRD kata Anha, pernah melakukan study banding ke Makassar, Sulawesi Selatan. Disana, DPRD mempelajari tata kelola perparkiran tepi jalan umum seperti e-parkir.

"Hasil dari study banding ini telah dimplementasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Dan, Alhamdulillah pendapatan sektor parkir tepi jalan umum kian meningkat,"ungkap Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Pada kesempetan ini Anha juga mengungkapkan, kondisi proyeksi kekuatan pendapatan daerah (PD) tahun 2021.  Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik (APBD)  Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.433.486.214.072,00. Rinciannya, Pendapatan Daerah (PD)  Rp 3.271.542.507.282,00, bersumber dari  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud  direncanakan sebesar Rp 1.132.301.367.807,00. Di antaranya,  bersumber dari  Pajak Daerah Rp 724.000.000.000,00, dan  Retribusi Daerah (RD) sebagaimana direncanakan sebesar Rp.134.291.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.14.007.000.000,00,  Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 260.003.367.807,00.

"Sementara Pendapatan Transfer  Rp.2.068.550.739.475,00. Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana  direncanakan sebesar Rp 1.710.221.939.000,00,"sambung Anha.

Sementara  Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar  Rp.358.328.800.475,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.70.690.400.000,00.

DPRD Gresik ketika study banding ke Sragen, Jawa Tengah. Foto: syuhud/HARIAN BANGSA

Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir menyatakan, saat ini komisinya fokus dalam pengembangan potensi yang dimiliki daerah.  Salah satunya, adalah  pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  yang jumlahnya saat ini mencapai 178 ribu lebih. " Komisi II saat ini  akan konsep pemberdayaan dan pengembangan  di pasar digital, " katanya.

Menurut Syahrul, UMKM merupakan sektor usaha kerakyatan yang tahan saat diterpa badai. Mulai badai krisis ekonomi pada 1998 hingga badai pandemi Covid-19, meski banyak yang terseok lantaran lesunya ekonomi.

Komisi II lanjut Syahrul,  terus berupaya mencari terobosan seperti untuk pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Komisi II juga tengah konsent membantu pengembangan sejumlah potensi daerah, mulai pariwisata di perdesaan, wisata alam, pantai, persawahan, kuliner dan lainnya.

Sebab, potensi dimaksud di Kabupaten Gresik sangat besar, jika dekelola dengan baik, maka akan berdampak terhadap pendapatan asli desa (PADes), bahkan ke pendapatan asli daerah (PAD). " Ini terus kami lakukan. Semua demi kepentingan kesejahteraan masyarakat, " pungkas polisi PKB ini. (hud/ns)