Jatim Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat dan DTSEN

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya bahwa Provinsi Jatim siap menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Jatim Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat dan DTSEN
Rakor Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati-Wali Kota se-Jatim dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya bahwa Provinsi Jatim siap menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati-Wali Kota se-Jatim dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3) malam.

"Intinya kami bersama seluruh bupati wali kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim. Untuk itu hari  ini secara khusus kami mengundang langsung mensos  dan Bapak Muhammad Nuh sebagai ketua Tim Formatur untuk mendetailkan program SR ini," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sehingga diharapkan anak-anak yang sekolah di sini dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya dan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Untuk itu, Khofifah meminta bupati dan wali kota se-Jatim untuk menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan dalam membuat Sekolah Rakyat di masing-masing wilayahnya. Terutama terkait penyediaan lahan atau lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.

"Karena ini konsepnya boarding school atau sekolah asrama mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa juga merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik Pemda, BUMN atau perguruan tinggi. Jadi mohon bupati wali kota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat," terang Khofifah.

Lebih lanjut, selain Sekolah Rakyat, rakor bersama menteri sosial juga terkait implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa Sekolah Rakyat rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 SR. "Tahun ini akan dimulai 100 sekolah baik di tingkat SD, SMP dan SMA dengan konsep boarding school. Saat ini sudah tersedia 40 SR, dengan memanfaatkan aset Kemensos, pemda, perguruan tinggi dan aset pemerintah lain," jelas Gus Ipul.

Sebelumnya, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh mengatakan bahwa Sekolah Rakyat ini nantinya akan mengutamakan pendidikan formal dan pendidikan karakter.

“Pendidikan itu paling bagus, teruji, terpuji dan terbukti memutus mata rantai kemiskinan. Kita harus punya tekad. Menjangkau yang belum terjangkau. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa Sekolah Rakyat berbentuk asrama, karena kita ambil kompetensi dan karakter,” pungkas dia.(dev/rd)