Surabaya Hadapi Tantangan Fiskal dan Prioritas Pembangunan

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelaksanaan program-program kerakyatan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait pengelolaan fiskal. Untuk itu, Pemkot Surabaya telah menginventarisasi berbagai program pembangunan yang akan dijalankan pada periode 2025-2030.

Dalam pidatonya pada rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/3), Eri Cahyadi memaparkan salah satu tantangan utama pembangunan infrastruktur adalah penanganan banjir. "Hingga saat ini, terdapat 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung. Total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini mencapai Rp9,6 triliun," katanya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah merancang pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk di antaranya proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta peningkatan kualitas jalan pada 64 ruas skala kota dan 2.998 skala kampung.

Pun demikian dengan sektor penerangan jalan umum (PJU) jiga tidak luput mendapat perhatian Pemkot Surabaya. Eri mengungkap bahwa pemasangan 5.740 titik PJU di 29.853 lokasi yang direncanakan membutuhkan anggaran Rp 280 miliar.

Pemkot Surabaya juga berkomitmen memperbaiki 171 balai RW dengan anggaran Rp 34 miliar. Di sektor pendidikan, alokasi mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp2,5 triliun tidak bisa diganggu gugat. "Dalam kurun waktu 2025-2030, Pemkot Surabaya berencana membangun 10 SMP dan 4 SD baru dengan anggaran Rp128 miliar," ungkap dia.

Pada sektor kesehatan, pemkot mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk penguatan layanan puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 anak muda dari keluarga miskin dan pra-miskin akan mendapatkan anggaran Rp 55 miliar.  Sementara insentif bagi tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, pengurus rumah ibadah, dan berbagai elemen pelayan publik lainnya dialokasikan Rp 1,4 triliun per tahun.

Maka dari itu, Eri menyoroti perlunya pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui rata-rata.

Menurutnya, paradigma pembangunan kota telah berubah total dibanding sebelumnya. Jika dulu pemerintah mengatur pembangunan untuk warga (governing for citizen), tetapi sekarang pembangunan dilakukan bersama warga (governing with citizen). "Maka peran DPRD sangat krusial," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan Eri dalam membangun Kota Pahlawan perlu terus dilanjutkan. "Saya menangkap pesan yang sangat baik dari Pak Wali Kota Surabaya untuk mulai pemerintahan yang baru di periode kedua itu dengan semangat gotong royong, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya dalam periode pertama," kata Adi.

Namun, Adi juga mencermati besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program pembangunan 2025-2030. Berdasarkan APBD Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan Rp 12,3 triliun, jumlah ini dinilai belum mumpuni untuk mendukung keseluruhan program. "Dari total APBD Rp 12,3 triliun, kebutuhan belanja sudah mencapai sekitar R p9 triliun. Sementara sektor pendidikan memerlukan Rp 2,5 triliun, ditambah dengan berbagai item lain yang harus diprioritaskan," jelas Adi.

Untuk itu, Adi menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Eri untuk menentukan prioritas pembangunan yang dapat direalisasikan dalam keterbatasan anggaran. "Nanti Pak Wali Kota akan bertemu dengan DPRD Surabaya untuk mengkonsultasikan kira-kira apa hal yang menjadi prioritas dikerjakan," pungkasnya. (ari/rd)