Ketua DPRD Gresik Minta  Dinsos Jeli Data Ulang KPM BNPT 2021

Gresik, HB.net - Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir mendesak  Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik jeli dalam pendataan ulang masyarakat Gesik yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tahun 2021. Sebab, setelah adanya kebijakan graduasi (pencoretan) dari Kemensos, sekira  21. 845 keluarga KPM  BPNT dianggap tak layak sebagai penerima.

“Faktanya, saat dilakukan uji petik beberapa KPM BNPT, ternyata banyak KPM yang dicoret salah sasaran.  Karena itu, saya mendesak Dinsos benar-benar jeli dan selektif dalam menggraduasi KPM BNPT,"kata Abdul Qodir pada HARIAN BANGSA, Senin (25/1).

Abdul Qodir mengungkapkan, saat dia melakukan uji petik di Kecamatan Cerme, Rohmah (52), salah satu  warga Desa Morowudi Kecamatan Cerme tahun ini  tercoret sebagai penerima BPNT.  Padahal, dia masih sangat miskin.

"Ini bukti ada kekurang jelian dalam mendata para KPM BNPT. Sehingga, ada KPM yang layak menerima, tapi dicoret,"ungkap Abdul Qodir.

Abdul Qodir mengaku  datang untuk membantu sembako KPM itu Minggu (24/1). Atas temuan fakta tersebut, dia meminta Rohmah kembali didaftarkan sebagai KPM BPNT tahun 2021.

Rohmah yang sehari-hari  tinggal di kediaman mertuanya, adalah seorang janda. Setiap hari bekerja sebagai pembungkus camilan usus ayam di rumah tetangganya sejak pagi hingga siang hari. Selama enam hari bekerja, upah yang  diterima hanya Rp 80.000 ribu. Dari hasil perbincangan dengan Rohmah, Abdul Qodir membeberkan, sudah bertahun-tahun Rohmah menggeluti pekerjaan sebagai pembungkus camilan.

Untuk menopang kebutuhan hidup, wanita yang hanya lulusan SD ini memanfaatkan BPNT untuk makan setiap hari. Mulai beras, telor, bahkan komoditi lain yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200.000 setiap bulan. Abdul Qodir juga mengaku mendengar langsung dari Rohmah yang terpaksa berhutang beras 1 kg ke tetangga usai dicoret dari daftar KPM BPNT.

Dari kiri Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, Ketua DPRD Moh.Abdul Qodir dan Wakil Ketua Mujid Riduan  saat memberikan keterangan pers. SYUHUD/HB.

"Jadi, Bu Rohmah ini setelah namanya dicoret dari daftar KPM BNPT, untuk kebutuhan makan seperti beras terpaksa hutang tetangga,"ungkapnya.

“Saya minta Kepala Desa Morowudi untuk mengusulkan kembali ibu penerima BPNT melalui Dinas Sosial. Kalau graduasi data, ibu ini belum lulus graduasi, karena penghasilannya hanya Rp 80.000 per pekan,"tambah Abdul Qodir.

Dikatakan Abdul Qodir,  upah Rp 80 ribu perpekan  itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih, Rohmah, tinggal bersama anaknya yang masih duduk di bangku SMK dan mertuanya yang sudah tua. Kasur kapuk dilapisi banner yang sudah tidak dipakai di ruang depan, menjadi tempat istirahat. Qodir menuturkan, tidak menutup kemungkinan graduasi data atau pencoretan bagi data keluarga kurang mampu karena dinilai sudah mampu ini, masih banyak  yang tidak tepat sasaran.

"Fenomena ini kan aneh. Berarti ada yang salah, sistemnya harus dirubah. Tidak menutup kemungkinan banyak terjadi di desa-desa lain. Saya sudah berkoordinasi dengan Kadinsos, Sentot Supriyohadi harus ada perbaikan lagi. Yang tidak lulus graduasi harus didaftarkan lagi untuk menerima bantuan lagi,"kata doa.

Rohmah sendiri mengaku  tidak menyangka  kedatangan Ketua DPRD Gresik yang memberikan bantuan. Saat ketamuan orang nomor satu di DPRD Gresik ini, dia berusaha tegar. Dia merasa terharu seakan ingin mengusap wajah dengan kerudung hitam yang dikenakannya setelah mendapat bantuan sembako. Rohmah mengaku dengan bantuan dua kardus berisi telor, makanan ringan, mie instan dan satu karung beras, untuk sementara tidak lagi bingung meminjam beras atau menabung untuk membeli beras satu kilogram.

"Saya bilang terima kasih, senang dibantu,"kataRohmah  gemetaran.

Abdul Qodir mengakui adanya graduasi puluhan ribu KPM  di Kabupaten Gresik membuat masyarakat penerima resah termasuk kepala desa (kades). Menurut Abdul Qodir, informasi masuk bahwa pencoretan (graduasi) puluhan ribu KPM BNPT berdasarkan data yang masuk ke DPRD masih simpang siur. Mulai faktor ada data ganda, KPM sudah ada yang meninggal, menjadi keluarga mampu dan lainnya. Lebih jauh dia menjelaskan, mekanisme graduasi (pencoretan) KPM BNPT dianggap sah (lolos),  sehingga menjadi masyarakat tak berhak menerima, hal ini yang perlu dijelaskan.

Abdul Qodir  keresahan akibat pencoretan puluhan ribu KPM BNPT itu wajar. Sebab, disaat kondisi pendemi Covid-19 dengan terjadinya pelemahan ekonomi, masyarakat sulit cari kerja, cari uang, akan menambah beban berat bagi masyarakat  kurang beruntung ketika mereka tak kembali menerima BNPT.

DPRD saat ini masih menggali data bahwa KPM BNPT  yang dicoret itu apa benar sudah tepat sasaran atau sesuai mekanisme atau tidak. Sebab, desa yang menyodorkan data warga mereka sebagai KPM BNPT sudah  Musyawarah Desa (Musdes) dalam jangka 1 tahun 4 kali.  Yaitu, pada tanggal 27 Maret, 27 Juni, 27 September, 27 Desember 2020.   Proses pendataan data KPM di desa masih banyak dijumpai tidak didukung petugas  yang memahami IT (informasi dan teknologi). Bahkan dijumpai sebagian desa operatornya sudah lanjut usia.

"Padahal   operator desa yang memahami dunia IT  yang  melakukan pendataan ke Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusdatin-Kemensos) ini sangat penting," beber Anggota Fraksi PKB ini.

Ketua DPRD Gresik Moh.Abdul Qodir saat bertandang ke rumah Rohmah di Desa Morowudi Kc. Cerme. SYUHUD/HB.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Sentot Supriyohadi mengakui data KPM BNPT perlu dirapikan setiap saat. Bahkan, pemerintah daerah secara khusus dan up to date melaporkan data kemiskinan terbaru ke Kemensos RI.

"Sejak Bu Tri Rismaharini jabat  Kemensos RI, kami di daerah dituntut untuk bekerja lebih keras agar up to date soal data kemiskinan serta bantuan sosial,"kata  Sentot, didampingi Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Reza Pahlevi.

Sentot meminta Pemdes (pemerintah desa) se Kabupaten Gresik  untuk update data setiap saat. Langkah  ini untuk meminimalisir adanya data ganda. Juga, untuk mengantisipasi penerima manfaat yang sudah meninggal ataupun sudah mampu namun tetap terdata sebagai penerima. Jika ada warga yang masih membutuhkan bantuan, pemdes harus proaktif dan mengusulkan kembali bantuan sembako agar dapat bantuan.

Mekanismenya, tambah Sentot, Pemdes mengusulkan lewat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar masyarakat yang berhak menerima bisa kembali dapat bantuan kartu sembako ini.

"Itu solusinya. Jadi, desa bersangkutan langsung link ke website Dinsos via online, dan pihak kecamatan hanya memantau. Nilai bantuan sosial kartu sembako setiap penerima KPM mendapatkan kebutuhan pokok senilai Rp 200 ribu setiap bulan dan diambil di e-Warong yang telah ditunjuk,"pungkas Sentot. (hud/ns)