Komisi B DPRD Surabaya Setuju SPAM Mandiri Dikembalikan ke Pemkot
“Dalam hal ini PDAM Surya Sembada Surabaya jika memang sanggup untuk mengelolanya,” ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Riswanto.
nur syaifudin
Aug 7, 2022 11:54
0
Surabaya, HB.net - Sejumlah pengembang perumahan elite di Surabaya beharap PDAM Surya Sembada, perusahaan penyedia air minum milik Pemkot Surabaya bisa menyuplai air bersih ke perumahan mereka. Selama ini, sepertu halnya perumahan elite di Surabaya Barat, Citraland melakukanmelakukan pengelolaan air secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air para penghuninya.
Menanggapi ini, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Riswanto mengatakan, jika berpegang pada aturan hukum, di mana ada Peraturan Pemerintah (PP) PP 122 Tahun 2015 dan dijabarkan kembali di Permen PUPR No. 25/2016, tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ya sebaiknya pengelolaan air minum mandiri harus dikembalikan ke pemerintah.
“Dalam hal ini PDAM Surya Sembada Surabaya jika memang sanggup untuk mengelolanya,” ujar dia usai hearing dengan
PDAM Surya Sembada dan sejumlah pengembang besar Pakuwon, Citraland, dan Bukit Darmo Golf beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, meski berpegang teguh pada PP No.122 Tahun 2015, dimana jika PDAM Surya Sembada sanggup menyediakan air minum di perumahan elite, ya seharusnya pengelolaan air minum mandiri dikembaikan ke pemerintah.
Meski demikian, tegas Bang Ris, panggilan Riswanto, bukan berarti PDAM bisa mengakuisisi SPAM mandiri yang sudah dibangun oleh pengembang.
“Tidak bisa langsung di take-over ke pemerintah, dalam hal ini PDAM. Tentu ada landasan hukumnya lagi. Kan tidak mungkin pemerintah langsung mengambil alih pengelolaan air mandiri pengembang, tanpa mempertimbangkan biaya operasional pengembang. Dalam hal ini ada win-win solution,”ungkap dia.
Lebih jauh, Bang Ris mengatakan, penyerahan pengelolaan air minum mandiri ke pemerintah tentu banyak pertimbangan, bagaimana legal standingnya, dan terpenting lagi harus mencari dasar hukumnya tentang Pengalihan Pengelolaan Air Minum.“Ini yang paling utama,” tandas dia.
Dia menambahkan, dalam masalah pengambil alihan pengelolaan SPAM mandiri harus ada dasar hukum yang kuat. Jadi eksekusinya juga enak dan tidak menimbulkan problem hukum.
“Tapi di sini dasar hukumnya sudah jelas, kalau PDAM Surya Sembada sanggup mengambil alih pengelolaan air mandiri yang ada di pengembang besar, secara otomatis ya dikembalikan ke pemerintah, dalam hal ini PDAM milik Pemkot Surabaya,” pungkas dia. (lan/ns)
