LKPJ APBD 2021, Silpa Dispendik, Dinkes dan RSUD Tembus Rp 176,437 M
Di antaranya, dengan tiga OPD, yakni Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina. Salah satu yang dibahas adalah soal capaian kinerja dan serapan anggaran.
nur syaifudin
Apr 10, 2022 11:35
0
Gresik, HB.net - Komisi IV DPRD Gresik telah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.
Di antaranya, dengan tiga OPD, yakni Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina. Salah satu yang dibahas adalah soal capaian kinerja dan serapan anggaran.
"Komisi IV yang saya pimpin sudah melakukan pembahasan LKPJ APBD 2021 dengan Dispendik, Dinkes, dan RSUD. Dari pembahasan itu didapati, dari anggaran yang telah diberikan tiga instansi tersebut tak bisa diserap 100 persen. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tiga OPD tersebut tembus hingga Rp 176.434.111.636.98," ucap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad kepada HARIAN BANGSA, Minggu (10/4/2022).
Dispendik dapatkan alokasi Rp 895.771.625.723.00, terserap Rp 838.061.944.291.00, Silpa Rp 57.709.681.432.00. Dinkes dianggarkan Rp 398.662.355.259.00, terserap Rp 319.471.026.836.61, silpa Rp 79.191.328.522.39, RSUD Ibnu Sinapendapatan Rp 238.062.201.619.86, anggaran Rp 282.993.775.719.00, realisasi Rp 243.460.654.036.41, silpa Rp 39.533.101.682.59.
"Komisi IV memberikan rekomendasi agar dalam penyediaan gaji ASN dan non ASN direncanakan dengan baik sesuai kebutuhan dan penambahan rombongan belajar (Rombel) dan rehabilitasi serta kebutuhan perlengkapan sekolah SD dan SMP perlu perencanaan yang baik, efektif, efesien, tepat waktu, sehingga dalam pelaksanaan tak terjadi sisa anggaran," terangnya.
Selanjutnya Dinkes. Kendala yang dihadapai sehingga serapan anggaran terjadi Silpa cukup tinggi di antaranya, karena tidak sesuainya proges sektor pembangunan infrastruktur dari dari target yang ditentukan.
Komisi IV saat membahas LKPJ APBD 2021 dengan OPD. foto: SYUHUD/HARIAN BANGSA.
Sektor dimaksud kata Muhammad di antaranya, pengawasan pembangunan Puskesmas Dadapkuning, Kecamatan Cerme, dengan anggaran Rp 378.316.000, sisa anggaran belum terbayar Rp 63.373.027.96, pengawasan pembangunan Puskesmas Dukun, Kacamatan Dukun dengan anggaran Rp 315.616.000.00, sisa belum terbayar Rp 9.750.356.00.
RSUD Ibnu Sina kendala yang dihadapi adalah, tak bisa dilakukan perbaikan alat medis Tube CT-Scan karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia. sehingga alat tersebut terlambat pengirimannya ke Negara Italia, kegiatan pengadaan sebagian Film Rontgen tak dilakukan karena ada pembatalan medical check up (MCU) sebanyak 2000 pasien, dan ada beberapa alat yang turun tayang di e-Catalogue. (hud/ns)
