Reses II Tahun 2020, Anggota DPRD Jatim Dapil 12 Bojonegoro-Tuban, Ini Hasilnya 

SURABAYA, HARIANBANGSA.net -  Demi menyerap aspirasi rakyat terutama konstituen di daerah pemilihan (Dapil), Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 melaksanakan kegiatan reses II tahun 2020. Kegiatan itu diselenggarakan mulai 13 hingga 20 September 2020. Seluruh kegiatan reses anggota DPRD Jatim diikuti dengan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, seperti mengenakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Langkah itu dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi. HARIAN BANGSA berhasil merangkum sejumlah kegiatan reses yang dilaksanakan Anggota DPRD Jatim dari Dapil 12 yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Berikut ini beritanya:

Aditya Halindra Disambati Petani Tuban Pupuk dan Benih

Aditya Halindra Faridzky, SE, Anggota DPRD Jatim daerah pemilihan Bojonegoro - Tuban saat melaksanakan kegiatan reaes di dapil. foto : istimewa.

Masyarakat Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Tuban mengeluhkan banyaknya permasalahan di para petani. Mulai tingginya harga pupuk, benih, hingga permainan tengkulak.

Suyanto salah satunya. Ia melihat mahalnya harga pupuk melambungkan ongkos produksi. Belum lagi aksi para tengkulak yang seringkali membuat harga jual pasca panen tak seimbang dengan biaya tanam.

"Mayoritas penduduk Tuban ini petani. Tetapi banyak problem saat musim tanam, seperti mahalnya pupuk dan benih. Sementara, saat panen harganya (terbilang) murah," ujar Suyanto disela serap aspirasi anggota DPRD Jatim Aditya Halindra Faridzky, Senin 14 September 2020.

Anggota DPRD Jatim Aditya Halindra Faridzky mengatakan, selain regulasi perihal harga, ada cara yang bisa dilakukan masyarakat memangkas biaya produksi. Salah satunya dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi.

"Kita tidak bisa terlalu mengharapkan dari situ. Karena memang jumlah pupuk subsidi sangat terbatas, sehingga saya memberikan masukan ke masyarakat untuk berinovasi,"kata Halindra.

Inovasi yang dimaksud yakni memanfaatkan yang ada disekitar masyarakat untuk diubah menjadi pupuk. Seperti menggunakan kotoran sapi dan tumbuh-tumbuhan. Dirinya yakin pemanfaatan limbah dan sampah organik bisa membantu mengurangi ketergantungan pupuk bersubsidi.

"Itu bisa jadi inovasi baru. Asalkan habis gitu kalau ada inovasi baru, pemerintah membantu, dari sisi paten, Perizinannya. Sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari," tandas anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Di Bojonegoro Surawi Terima Keluhan Solar dan Pupuk

H. Surawi, Anggota DPRD Jatim daerah pemilihan Bojonegoro - Tuban menyerap aspirasi rakyat saat reses di daerah pemilihan. foto : istimewa.

Petani Bojonegoro mengeluh. Mereka kesulitan mendapatkan solar dan pupuk untuk lahan pertanian mereka.

"Kemarin itu ada warga yang mau beli solar untuk traktor. Tapi dipersulit. Harus dapat izin, karena belinya pakai jeriken. Padahal mereka ini mau garap sawahnya,"ujar Kepala Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro Edy Sunarto saat program reses II 2020 anggota DPRD Jatim Surawi, Rabu 16 September 2020.

Selain permasalahan pembelian solar, keluhan lain bidang pertanian yakni soal kelangkaan pupuk. Masyarakat Bojonegoro meminta persyaratan membeli pupuk dipermudah. Sebab selama ini sudah langka, saat membeli banyak syaratnya.

Menanggapi keluhan itu Anggota DPRD Jatim Surawi mengatakan, segera menindaklanjuti dengan bertemu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim untuk mencari tahu penyebabnya. Permasalahan seperti ini harus segera dicarikan solusinya.

"Aneh ya. Padahal Bojonegoro ini sumber minyak nasional. Ini bisa membuat masyarakat frustasi,"kata Surawi.

Sementara terkait masalah pupuk, politikus Partai Demokrat itu mendorong pemerintah desa bisa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa mengelola distribusi pupuk. Dengan begitu, permainan harga oleh pengusaha swasta bisa ditekan. Pihaknya mengaku akan mengkomunikasikan ini dengan komisi di DPRD Jatim yang membidangi perekonomian. Bila memungkinkan memperkuat penjualan pupuk di BUMDes dengan peraturan gubernur, harusnya bisa dilakukan.

"Ini akan saya pelajari regulasinya bersama teman-teman di komisi B. Kalau peraturan gubernur bisa mendorong kenapa tidak. Masalah pupuk bukan masalah sepele," imbuh anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Agung Supriyanto, Covid di Tuban Pukul Sektor Pertanian dan UMKM

Agung Supriyanto, SH, Anggota DPRD Jatim dapil Tuba Bojonegoro dalam kegiatan reses di dapil. foto : istimewa.

Pandemi  Covid-19 memukul hampir semua sendi kehidupan, termasuk sektor pertanian dan wisata. Anggota DPRD Jatim Agung Supriyanto mengaku banyak keluhan yang disampaikan masyarakat di daerah pemilihannya Tuban dan Bojonegoro. Salah satunya masalah pertanian. Ia berharap, Pemprov Jatim memperhatikan hal tersebut.

"Selaras dengan apa yang sering disampaikan gubernur, ada dua pilar yang nanti beliau prioritaskan. Pertama Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan kedua pertanian," ujar Agung, Kamis, 17 September 2020.

Baik sektor UMKM maupun pertanian, kata dia, memerlukan bantuan permodalan agar bisa bangkit di tengah pandemi Covid-19. Bank UMKM dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur diminta turut andil memberikan keringanan modal.

"Hampir setiap kali kita komunikasi di petani, masalah permodalan sangat terbatas. Maka pemprov punya instrumen yaitu bank UMKM dan Jamkrida. Ini harapan kami digunakan instrumen Pemprov untuk membantu kredit yang sangat terjangkau, bunga yang sangat terjangkau," imbuhnya.

Selama ini, yang menjadi masalah debitur di kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim itu yakni soal anggunan. Petani yang ingin meminjam modal rata-rata tidak bankable atau tak memenuhi syarat.

"Anggaran untuk sektor pertanian di Bank UMKM juga sangat terbatas. Padahal Kabupaten Tuban kebetulan geliat pertanian sangat kuat," tegas anggota Fraksi PAN tersebut. (mdr/ns)