Reses II Tahun 2020, Anggota DPRD Jatim Dapil V Jember-Lumajang, Ini Aspirasi yang Didapat

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Selama sepekan, mulai 13 - 20 September 2020, anggota DPRD Jawa Timur melaksanakan kegiatan reses ke-2 di tahun 2020. Dalam kegiatan tersebut, para wakil rakyat ini menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan (dapil) untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif.

HARIAN BANGSA berhasil merangkum kegiatan reses Reno Zulkarnaen dan Hari Putri Lestari, anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan V yang meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang. Dalam kegiatan itu juga memperhatikan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Muhammad Reno Zulkarnaen, S. IP

Warga Sukoreno Sampaikan Aspirasi Terkait Infrastruktur

Muhammad Reno Zulkanaen, S. IP,  saat kegiatan reses di Desa Sukoreno Kecamatan Jember, Kabupaten Jember. foto : istimewa.

JEMBER-Warga Desa Sukoreno Kecamatan Jember mengeluhkan adanya jembatan di wilayahnya yang sering memakan korban. Jembatan itu dinilai tikungannya terlalu tajam sehingga masyarakat sering terjatuh hingga kakinya patah saat melewatinya.

Keluhkan itu langsung disampaikan oleh salah satu warga Desa Sukoreno, Eko Prasetyo kepada  Anggota DPRD Jawa Timur daerah pemilihan V (Jember-Lumajang), Muhammad Reno Zulkarnaen saat jaring aspirasi, Minggu 13 September 2020.

Eko mengaku dari Balai Desa Sukoreno ke timur ada sebuah jembatan yang terlalu menikung. Eko menyebut banyak warga yang jatuh dan kakinya patah. Kedepan Eko tidak ingin agar korban terus bertambah setelah melewati jembatan tersebut. Untuk itu, dirinya meminta agar Reno memperjuangkannya agar Dinas terkait membuatkan jembatan yang lurus dan enak dilewati.

 “Tolong buatkan proposal kepada dinas terkait agar dibuatkan jembatan yang lurus agar tidak ada warga yang jatuh lagi,”pinta Eko.

Dalam kesempatan itu, Eko juga meminta agar Reno memberi perhatian akses jalan antara Desa Wonoroje dan Semboro. Eko membeberkan jalan itu sepanjang 1,5 kilometer.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Reno menegaskan, selama jabatan menjadi amanah dan bermanfaat, maka Partai Demokrat akan dipilih kembali. Terkait pembangunan infrastruktur, pria yang merupakan anggota Komisi A DPRD Jatim itu menjelaskan, selama ini bantuan bisa dari pemerintah provinsi, kabupaten atau pusat melalui dana desa.

Reno berharap dengan adanya bantuan dari pemkab, pemprov atau pusat, masyarakat yang terdampak akibat pandemic covid-19 bisa ringan bebannya.

“Jadi karena terdampak mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat,” imbuh anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Reno menyampaikan, agar segala permasalahan dapat terselesaikan, pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah kepala daerah, dan DPRD harus bersinergi. Sinergi ini dalam rangka untuk chek and balance kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah. Jika fungsi check balance tidak berjalan, maka Rena meragukan kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran karena tidak ada check and balance-nya.

"Harus dijelaskan yang ada di pemerintahan daerah adalah kepala daerah, dan DPRD. Kalau jalan sendiri siapa yang chek and balance kebijakan yang dilakukan kepala daerah. Jika fungsi ini tidak jalan, kami meragukan yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran karena tidak ada chek and balance,” pungkasnya.

Sementara masih dalam pandemic covid-19, Reno mengajak masyarakat agar selalu menJaga kebersihan, jagar jarak sehingga virus corona cepat berlalu. Tentunya ekonomi bangkit kembali jika covid-19 telah musnah dari dunia. (mdr/ns)

Hari Putri Lestari, SH, MH, saat melaksanakan penyerapan aspirasi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. foto : istimewa.

Hari Putri Lestari, SH, MH

Dapat Keluhan Kelangkaan Pupuk Subsidi dan Transparansi Dana Desa

JEMBER-Tokoh masyarakat Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember menyampaikan kekecewaannya karena tak pernah dilibatkan dalam Musyawarah Dusun (Musdun) atau Musyawarah Desa (Musdes).

Kekecewaan itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Pace, Supriyanto kepada Anggota DPRD Jawa Timur daerah pemilihan V (Jember-Lumajang), Hari Putri Lestari saat jaring aspirasi, Senin 14 September 2020.

Supriyanto mengaku sebelum pengajuan dana desa ke pemerintah pusat seharusnya mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Desa. Salah satu tahapan itu adalah melibatkan tokoh masyarakat dalam Musyawarah Dusun atau Desa. Realitanya tahapan itu tidak dilalui oleh Kepala Desa Pace.

"Tahapan-tahapan regulasi dana desa tidak dilakukan di tingkat desa. Misalnya lewat musyawarah dusun, musyawarah desa," kata Supriyanto.

Supriyanto mengungkapkan, yang lebih memprihatinkan dari kucuran dana desa dari Kementerian Desa, warga tak merasakan program pemberdayaan masyarakat. Padahal dalam regulasi, alokasi dana desa yang jumlahnya miliaran rupiah adalah 60 persen dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan sisanya yakni 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

"Anehnya lagi dengan platfom yang mencapai miliaran.60 persen pembagunan infrastruktur, 40 persen pembedayaan masyarakat. Namun 40 persen pembedayaan masyarakat belum tampak belum ada sama sekali," tuturnya.

Supriyanto mempertanyakan peran DPRD tingkat II dan Pemkab Jember dalam hal pengelolaan dana desa. Mengingat tidak ada perwakilan tokoh masyarakat dalam musyawarah dusun atau desa.

"Jadi yang saya tanyakan peran legislatif dan eksekutif dimana," kata Supriyanto dengan nada tanya.

Dalam reses tersebut, warga lainnya, Mahrus juga menyampaikan terkait kelangkaan pupuk subsidi di Desa Pace. Petani kebingungan saat bercocok tanam karena pupuk subsidi sulit didapat.

Dengan adanya kelangkaan pupuk dari pemerintah ini, para petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya mahal. Tentunya akan berdampak pada harga jual hasil pertanian yang melonjak karena meroketnya harga pupuk.

"Non subsidi (pupuk) mahal. Karena yang subsidi langkah," paparnya.

Mahrus merasa prihatin dengan nasib petani karena kesulitan mendapatkan pupuk murah. Dia menduga kepala Dinas Pertanian kabupaten diganti orang dekat Bupati Jember, Faida.

"Kasihan orang pertanian. Saya berhenti karena tidak mampu mengatasi persoalan di pertanian," tegasnya.

Sementara Anggota DPRD Jatim, Hari Putri Lestari menyebut dalam jaring aspirasi di Desa Pace masyarakat mengeluhkan soal ketersediaan pupuk subsidi dan pengelolaan dana desa.

"Aspirasi masyarakat adalah masalah pupuk yang langkah dan harganya mahal," ungkapnya.

Perempuan yang akrab dipanggil Tari itu menegaskan, persoalan ini akan disampaikan ke Komisi B yang membidangi perekonomian. DPRD mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar segera menindaklanjuti persoalan kelangkaan pupuk.

"Kalau sampai tidak ditindaklanjuti akan menjadi gangguan di pertanian. Ini harus menjadi perhatian di DPRD," pintanya.

Terkait tokoh masyarakat yang tak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa, Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menduga karena adanya beda pandangan politik. Padahal dengan keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting yakni untuk menyampaikan persoalan di desa seperti soal jalan, air bersih, atau selokan

"Untuk dana desa yang disampaikan warga tidak melibatkan tokoh masyarakat. Apalagi beda pandangan politiknya," terang anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Politisi asal PDI Perjuangan tersebut meminta peran kepala desa lebih proaktif menyerap aspirasi masyarakat. Mengingat membangun desa tidak bisa lepas peran tokoh masyarakat setempat.

Tak hanya itu saja, pembangunan desa juga membutuhkan peran DPRD Jember dengan sinergi dengan kepala desa. "Dibutuhkan peran dari legislatif tingkat II dan peran kepala desa terkait pengelolaan dana desa," pungkasnya. (mdr/ns)