Seluruh Fraksi DPRD Setujui LKPJ Walikota Tahun 2020
Habib Hadi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pendapat Banggar dan Fraksi-Fraksi, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh mencermati realisasi setiap program dan kegiatan, baik sisi pendapatan maupun belanja.
Probolinggo, HB.net - Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Probolinggo menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo tahun 2020, saat DPRD Bersama Eksekutif menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2020.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Haris Nasution, didampingi Ketua DPRD Abdul Mujib dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi. Akhirnya Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, Fraksi PKS-Demokrat, sepakat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2020.
Yang disampaikan pihak eksekutif dijadikan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2021, dengan berbagai saran maupun masukkan. Haris Nasution memberikan kesempatan kepada fraksi untuk menyampaikan pendapat.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Syaifuddin yang mengusulkan, pendapat tidak dibacakan kerena menghormati menjelang pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Probolinggo. Namun hanya fraksi Partai Golkar yang tidak sepakat, dan langsung membacakan pendapat akhirnya melalui Ketua Fraksi Hj. Farina Churun Inin.
Keenam fraksi lainnya membacakan pendapat akhir fraksinya memberikan catatan, saran dan masukan kepada Wali Kota Probolinggo Habib Hadi agar diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh, serta ditindaklanjuti dengan baik atas saran dari Fraksi-Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersepakat untuk tidak membacakan penyampaian pendapat akhir kepala daerah dalam rapat Paripurna DPRD terhadap pembahasan rancangan peratyran daerah Kota Probolinggo tentang pertanggungjawaban APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2020.
"Semoga produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo," tutur Walikota, Habib Hadi.
Tak hanya itu, Habib Hadi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pendapat Banggar dan Fraksi-Fraksi, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh mencermati realisasi setiap program dan kegiatan, baik sisi pendapatan maupun belanja.
"Setiap tahapan pembahasan yang telah dilakukan antara ekskutif dan legislatif dalam mencari titik temu tetap mengedepankan musyawarah mufakat, merupakan implementasi dan kemitraan yang disepakati bersama demi kepentingan masyarakat Kota Probolinggo," pungkasnya. (ndi/diy)