Tekan Stunting, Bupati Mojokerto Ingatkan Faktor 1.000 HPK
Kondisi stunting bisa permanen pada diri seseorang. Hal ini jika tidak dicegah sedini mungkin yakni pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
risky
Apr 30, 2021 12:53
0
Mojokerto, HARIAN BANGSA.net - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarraa serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hariyono, menyebut kondisi stunting bisa permanen pada diri seseorang. Hal ini jika tidak dicegah sedini mungkin yakni pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Stunting sendiri merupakan kondisi gangguan kesehatan, yang mengakibatkan tubuh gagal bertumbuh secara maksimal. Hal ini dipicu kekurangan gizi kronis pada masa 1.000 HPK, ditambah faktor ketahanan pangan, lingkungan sosial atau pola pengasuhan, pengobatan, dan lain-lain.
Fakta ini disampaikan bupati saat membuka kegiatan Rembuk Stunting Strategi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting pada Jumat (30/4 di Pendapa Graha Majatama, yang diadakan Bappeda.
“Stunting bukan penyakit yang selesai dengan obat. Stunting sifatnya irreplaceable, tidak bisa selesai begitu saja dengan pemberian obat-obatan,” kata bupati.
Stunting membutuhkan upaya preventif. Artinya kita mencegah. Penanganan sejak 1.000 HPK sangat penting. Karena masa itu adalah intervensi terbaik mencegah stunting. Tapi apakah cukup itu? Ternyata tidak. Stunting juga bisa dipengaruhi saat masa kehamilan.
“Salah satunya usia pernikahan dini di mana calon ibu sebenarnya belum siap hamil. Padahal anak-anak butuh gizi cukup seimbang, sejak dalam kandungan ibunya,” jelas Ikfina.
Bupati juga mengingatkan kembali catatan jumlah anak stunting di Kabupaten Mojokerto kurang lebih 30,5 persen atau sepertiga dari jumlah anak. Padahal angka nasional ada di bawah itu. Stunting menjadi masalah cukup serius, karena berkaitan dengan target pembangunan Pemerintah pada bidang peningkatan SDM berkualitas.
“Kabupaten Mojokerto termasuk salah satu daerah yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting, tepatnya pada 46 desa. Riset kesehatan oleh pusat, mencatat angka stunting kita adalah 30,5 persen,” tambah bupati.
Padahal angka nasional masih di bawahnya. Upaya mengeliminasi stunting tidak bisa dilakukan pemerintah daerah saja. Ppemdes dan masyarakat juga harus bisa bekerjasama dan bersinergi.
“Stunting harus kita tekan. Kita ingin SDM kita berkualitas. Jika SDM punya kecerdasan yang bagus. Hal itu sebenarnya berkorelasi dengan volume otak dan tinggi badan juga. Jadi semuanya saling terkait,” tambah bupati.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi seputar stunting oleh Ida Nurbaya selaku Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB ASR) Regional III (Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY), dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Sujatmiko, ditutup dengan penandatanganan hasil kesepakatan bersama.(hms/rd)
