DPRD Jombang Kunker ke Bantul, Yogyakarta, Bahas BUMDes, Retribusi Pasar, Parkir dan Guru Honorer
Komisi A DPRD Jombang melakukan kunker ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hal ini khusus untuk pengelolaan BUMDes.
Jombang, HB.net - DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam badan musyawarah (banmus). Para wakil rakyat itu membahas terkait pengolahan BUMDes, retribusi pasar, parkir hingga nasib guru honorer.
Komisi A DPRD Jombang melakukan kunker ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hal ini khusus untuk pengelolaan BUMDes.
Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat mengatakan, pengelolaan BUMDes di Bantul sangat bagus dan bisa meningkatkan PAD desa itu sendiri.
"Pengelolaannya sangat bagus. Anggarannya itu digunakan untuk pengembangan desa wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar," ujar Andik Basuki pada wartawan, Kamis 16/03/23.
Selain itu, bisa digunakan untuk pengembagan usaha lainnya. Seperti pengadaan barang untuk masyarakat sekitar.
"Tidak seperti di Jombang sekitar 70 persen hanya digunakan untuk simpan pinjam. Kedepannya harus dikembangkan untuk usaha," tegasnya.
Sedangkan, Komisi B DPRD Jombang melakukan kunker ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Disana, penerapan retribusi sudah secara elektrik. "Kami mendorong segera ditetapkannya E-retbusi pasar dan parkir di Jombang," terang Anggota Komisi B, Subaidi Muchtar.
Menurutnya, dengan E-retribusi daerah menjamin terhadap tranparansi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu, sebab secara real time bisa di kontrol Pemerintah dan DPRD.
"Pastinya ini juga meminimalisir bocornya anggaran yang masuk," tegas Subaidi.
Sementara, Komisi C DPRD Jombang melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kunker kali ini membahas penataan parkir. Karena selama ini penindakan parkir di Jombang masih semerawut.
"Kalau disana (Yogyakarta, Red) penindakan sangat tegas. Sehingga, bisa tertata rapi," kata anggota Komisi C DPRD Jombang, Lutfi Kurniawan.
Rombongan Komiai A DPRD Jombang foto bersama.
Terlebih, lanjut Lutfi, di fasilitas umum yang masih sering dijadikan parkir liar dan lain sebagainya. "Kedepannya dinas harus menata dan menindak tegas parkir yang tidak mematuhi aturan," imbuhnya.
Sementara, Komisi D DPRD Jombang melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Bantul. Hal ini untuk membahas guru honorer yang tidak keterima PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). "Ternyata sama untuk yang 2023 ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat," tutur Ketua Komisi D, Erna Kuswati.
Sehingga, kedepannya masih belum diketahui apakah guru honorer tetap seperti sekarang atau ada perjanjian baru. "Kalau disana gajinya lebih tinggi antara Rp 700 sampai Rp 1 juta lebih. Jadi lebih terjamin disana dibanding di Jombang," pungkas Erna. (aan/ns)