Tim Setjen Wantannas Kunjungi Sidoarjo
Tim Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengunjungi Kabupaten Sidoarjo, Rabu (29/6).
Sidoarjo,HARIANBANGSA.net - Tim Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengunjungi Kabupaten Sidoarjo, Rabu (29/6). Tujuannya untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo menghadapi Pemilu 2024.
Sebanyak 10 orang anggota Wantannas itu diterima Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Pendapa Delta Wibawa.
Bupati Ahmad Muhdlor mengatakan kesiapan Pemkab Sidoarjo menghadapi Pemilu 2024, sudah cukup baik. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan. Termasuk dengan pemetaan anggaran Pemilu 2024 yang disiapkan pemkab. "Kesiapan pilkada, pileg, pilpres secara umum sudah berjalan sesuai tahapan," kata Gus Muhdlor, panggilan karib Ahmad Muhdlor.
Gus Muhdlor menjelaska,n pemkab bersama KPU dan Banwaslu sudah memetakan anggaran Pilkada 2024. KPU Sidoarjo mengajukan anggaran sekitar Rp 91 miliar. Anggaran itu tidak termasuk anggaran APD Covid-19. Namun anggaran itu sudah dipetakan.
"Ini sudah kita siapkan dan kita bagi menjadi dua. Yang pertama di tahun 2023, 40 persen kurang lebih Rp 37 miliar, dan ditahun 2024 60 persennya," tandas alumnus FISIP Unair ini.
Gus Muhdlor tetap berharap masukan Tim Setjen Wantannas agar pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Meski dikatakannya tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 telah dilaksanakan Pemkab Sidoarjo dengan baik.
Sementara itu, Penanggung Jawab Tim Sesjen Wantannas Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol. Heribertus Dahana menjelaskan, kedatangannya ke Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui langsung kesiapan Pemkab Sidoarjo dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti.
Heribertus Dahana menambahkan, Pemilu 2024 adalah pemilu yang krusial. Sebab ada pemilihan yang dilakukan bersamaan. Yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Heribertus Dahana mengatakan Jawa Timur menjadi provinsi yang terbanyak menyelenggarakan Pilkada 2024. Hal itu menjadi perhatian pemerintah pusat. Dinamika sosial politik di Jawa Timur menjadi hal urgen yang akan dipantau pemerintah pusat. "Ini menjadi hal yang urgen dari pemerintah pusat untuk memantau dinamika sosial politiknya," pungkasnya. (sta/rd)