Warga Sampang di Jemundo Terima Sertifikat, Gubernur Khofifah: Ini dari Proses Panjang
"Ini proses panjang, mulai penyiapan KTP, KK, buku nikah hingga sertifikat aset. Kita berharap kehidupan yang rukun meski beragam bisa kita bangun bersama dengan ketenangan dan kerukunan,"kata Khofifah.
nur syaifudin
Feb 2, 2021 10:47
0
Surabaya, HB.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan 230 sertifikat tanah program PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)pada masyarakat Sampang di Jemundo Kabupaten Sidoarjo yang mengungsi akibat konflik sosial, Selasa (2/2) .
Sebelumnya, Gubernur Khofifah telah mengupayakan hingga akhirnya mereka mendapatkan KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, hingga SIM, dan sekarang ditambah dengan bukti kepemilikan aset. Hal ini menjadi bukti upaya negara hadir di tengah masyarakat yang tengah diterpa dampak konflik sosial.
"Ini proses panjang, mulai penyiapan KTP, KK, buku nikah hingga sertifikat aset. Kita berharap kehidupan yang rukun meski beragam bisa kita bangun bersama dengan ketenangan dan kerukunan,"kata Khofifah usai melakukan penyerahan sertifikat.
Upaya membangun ketenangan di komplek tower pengungsian Jemundo sore itu juga diwujudkan Gubernur Khofifah dengan mengajak warga setempat membaca Salawat Burdah. Menurut Gubernur, kerukunan dan ketenangan butuh terus dibangun.
Lebih lanjut Khofifah menyebutkan, pemprov saat ini mulai membahas terkait transisi pemberian tunjangan pada warga pengungsi Sampang dengan Bupati Sampang. Salah salah satunya terkait jatah hidup atau jadup.
"Nah selama ini mereka di sini mendapatkan jadup senilai Rp 700 ribu per orang per bulan dari Pemprov. Ini yang nanti perlu kita komunikasikan, proses transisinya kita akan bahas dengan bupati. Supaya tidak kaget, ah waktu di Jemundo ada jadup kenapa sekarang tidak. Nah ini kan harus ada transisi, nggak tau nanti transisinya nanti berapa bulan,"kata Khofifah.
Sebab mereka tentu harus menyiapkan segala sesuatu dan belum bisa langsung bekerja saat nanti kembali ke Sampang. Sehingga penyiapan yang menyangkut hal teknis harus dikoordinasikan antara pemprov dengan pemkab demi kebaikan masyarakat yang telah lama mengungsi.(dev/ns)
