Berpotensi Melanggar, Bawaslu Minta Tunda Salawat Akbar

Menurut Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana potensi pelanggaran sangat kuat dalam acara yang tersebut. Terlebih adanya kehadiran dari Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming raka.

Berpotensi Melanggar, Bawaslu Minta Tunda Salawat Akbar
Kegiatan Sholawat Akbar yang tetap dilakukan di Jember.

Jember, HB.net - Berpotensi melanggar ketentuan kampanye, bawaslu Kabupaten Jember meminta panitia Salawat Akbar untuk menunda jadwal acara yang digelar Rabu (10/01/2024) di Stadion Jember Sport Garden (JSG). Hal itu sesuai kentetuan PKPU nomor 20 soal aturan kampanye. 

Menurut Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana potensi pelanggaran sangat kuat dalam acara yang tersebut. Terlebih adanya kehadiran dari Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming raka. 

"Jadi kami memang harus mengawal sesuai dengan tugas Bawaslu itu sendiri, selain itu, ini juga sesuai ketentuan PKPU nomor 20, sebelum tanggal 21 Januari, peserta pemilu dilarang melakukan kampanye akbar dalam jumlah besar," jelas Sanda Saat dikonfirmasi awakmedia. 

Dia juga menjelaskan, bahwa jumlah masyarakat yang hadir diprediksi mencapai 50 ribu, dari berbagai daerah khususnya tapal kuda. "Dari jumlah tersebut sudah jelas mengapa bawaslu meminta penundaan," imbuhnya. 

Pihaknya juga mengaku sudah berkomunikasi dengan panitia agar  pelaksanaan kegiatan solawat kebangsaan yang berpotensi jadi ajang kampanye ini untuk ditunda, namun tetap bersikukuh digelar.

"Jadi saya sudah komunikasi tapi tetap dilaksanakan oleh panitia," ungkapnya. 

Untuk aturan sebenarnya, kata Sanda, yang diperbolehkan baru rapat terbatas, jumlah peserta yang boleh hadir sesuai PKPU sejumlah 1000 orang untuk tingkat kabupaten. Kemudian tingkat Provinsi 2000 orang dan nasional 3000 orang.

Sanda mengatakan, pelaksana kegiatan solawat kebangsaan hanya melakukan izin keramaian kegiatan masyarakat di kepolisian. 

Berdasarkan pantuan di lapangan, Cawpres 02 Gibran  dijadwalkan akan hadir di JSG Jember pada pukul 13.30 WIB nanti. Bawaslu sendiri akan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye di sana. (aji/yud/diy)