BI-Pemprov Jatim Gelar GNPIP 2023 untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Bank Indonesia (BI) Jawa Timur (Jatim) mengelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jatim 2023, Jumat (17/3).
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Bank Indonesia (BI) Jawa Timur (Jatim) mengelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jatim 2023, Jumat (17/3). Kegiatan ini dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), dan seluruh bupati-wali kota se-Jatim.
Kegiatan ini bertemakan Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan melalui Teknologi Pertanian dan Digitalisasi.
Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, acara ini menjadi bagian dari langkan pengendalian inflasi pangan. Melihat dunia dihadapkan krisis pangan inflasi dunia sangat tinggi, menghadapi hal tersebut BI bersinergi dengan berbagai pihak.
"Bersama forkopimda, TPID dan instansi terait dalam rangka 4K, yakni keterjangakauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Alhamdulillah, inflasi pangan turun pada 2022," jelasnya dalam sambutannya pada GNPIP Jatim 2023.
Meski demikian, menurutnya, tantangan ditahun ini masih cukup besar. "Kita cukup tahu ada cuaca buruk, yakni El nino (musim kemarau panjang). Kita harus persiapkan jauh-jauh hari untuk komoditas pangan bila ingin menjaga stabilitas harga pangan," tandasnya.
Gubernur Khofifah dalam sambutannya menegaskan, jika data BPS menunjukkan surplus 3,1 juta ton beras di Jatim. Namun ketika ditanya Presiden Jokowi dimana membeli beras, gubernur perempuan itu berfikir bagaimana menjawabnya.
"Saya bingung jawabnya gimana ya. Sekarang ini penggilingan kecil di Jatim banyak yang tutup. Petani akhirnya menggilingkan padi di kawasan Jawa Tengah. Jadi sebaiknya kita harus tetap memelihara penggilingan kecil di wilayah kita," terangnya.
Ditambahkan Teten Masduki, terkait pembiayaan, kebanyakan bank sulit memberikan pinjaman pada petani kecil karena kredit macetnya cukup tinggi.
"Kita ada kerja sama dengan salah satu koperasi untuk metode pembayaran pinjaman seperti model di Amerika. Untuk itu, peran koperasi sebagai agregator sekaligus sumber pembiayaan bagi petani perlu diperkuat," pungkasnya. (dev/diy/rd)