Dana Transfer RAPBD Gresik 2023 Berkurang Rp 200 M Lebih, Ini Saran Pimpinan DPRD

Gresik, HB.net - Postur belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023, yang diproyeksikan sebesar Rp 4,1 triliun berkurang. Sebab, pemerintah pusat mengambil kebijakan pengurangan dana tranfer untuk sumber fiskal RAPBD Gresik  tahun 2023. Total sekitar Rp 220 miliar.

Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir membenarkan bahwa dalam postur belanja RAPBD 2023, ada pengurangan dana transfer ratusan miliar. Untuk mengantisipasinya, kata Qodir, harus dilakukan sejumlah skenario.

"Iya. Ada pengurangan dana tranfer untuk RAPBD 2023," katanya kepada HARIAN BANGSA, Senin (24/10/2022).

Ia menjelaskan, pengurangan dana transfer tersebut bisa beimbas terhadap defisit belanja RAPBD 2023 yang diproyeksikan Rp 4,1 triliuan.

"Apabila APBD mengalami defisit. Terlebih defisit yang terjadi lebih dari angka yang diperbolehkan oleh regulasi, maka akan melakukan sejumlah skenario," tuturnya.

Skenario dimaksud antara lain, bisa dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menutup kebutuhan belanja.

Salah satunya, dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan.  Penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Kemudian, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang  dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Lebih jauh Qodir menyatakan, SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh SILPA APBD Gresik tahun sebelumnya. Jumlahnya cukup besar.

"Sehingga, tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman," terang Ketua DPC PKB Gresik ini.

Selain itu, tambah Qodir, dalam hal APBD mengalami defisit. Diantara skema lain untuk menutupnya, dengan optimalisasi pendapatan daerah, dan disiplin belanja.

"Jadi, dalam mennggunakan anggaran ada pos skala prioritas daerah," bebernya.

Qodir menambahkan, untuk memaksimalkan potensi pendapatan, DPRD Gresik akan melakukan rapat internal.

"Kami akan lakukan rapat internal dengan mengundang ahli. Langkah ini untuk melakukan telaah yang lebih lagi untuk menopang pendapatan sebagai sumber APBD," katanya.

DPRD kata Qodir akan melihat potensi-potensi pendapatan daerah yang dapat dimaksimalkan pendapatannya untuk menopang pembiayaan pada belanja RAPBD 2023.

"Akan kita lihat potensi riil pendapatan daerah, dan anggaran pada pos belanja seperti belanja  barang dan jasa, maupun belanja pegawai," jlentrehnya.

"Harapannya, tidak ada pengurangan di belanja modal kita. Hal ini supaya target capaian pembangunan bisa tercapai," tutupnya.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD, Ahmad Nurhamim. Ia juga membenarkan bahwa, dana tranfer dari pusat untuk sumber pendapatan daerah (PD) dikurangi sekitar Rp 220 miiliar.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dan Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir.Foto: SYUHUD/HB.

Ia lantas merinci pengurangan tersebut dari pos dana insentif daerah (DID) sekitar Rp 51 miliar, dan sisanya diantaranya dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi ini, kata ia, membuat proyeksi  postur belanja pada RAPBD Gresik 2023, mengalami defisit.

"Nah, defisit pada RAPBD 2023 yang harus kita lakukan skema untuk mengaturnya agar defisitnya di bawah 5 persen," katanya.

Untuk mensiasati difisit pada RAPBD 2023 agar tak makin membengkak, diantara cara yang dilakukan adalah, dengan merasionalisasi pos-pos belanja.

"Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam mensiasati defisit agar tak besar," terang Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Lebih jauh Anha, begitu sapaan akrabnya menyatakan, mengacu penyampaikan nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023.

Bahwa, kekuatan fiskal pendapatan daerah (PD) Pemkab Gresik pada RAPBD 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3,9 triliun.

Sementara kekuatan fiskal belanja diproyeksikan  sebesar Rp 4,1 triliun.

Ia lantas membeberkan rincian sumber pendapatan Rp 3,9 triliun tersebut. Dari  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,4 triliun. Kemudian, Pendapatan transfer (pemerintah pusat) Rp 2,4 triliun.

"Untuk  lain-lain pendapatan yang sah Rp 17,1 miliar," bebernya.

Adapun untuk belanja  Rp 4,1 triliun, tambah Anha,  rinciannya antara lain, untuk belanja operasional Rp 2,5 triliun. Kemudian, belanja modal Rp 745 miliar. Selanjutnya, belanja tidak terduga Rp 10 miliar.

"Sementara untuk belanja transfer Rp 879 miliar," pungkas Anha. (hud/ns)