DPD Dukung Pembaharuan Sistem Perundang-undangan dengan Pendekatan Kolaboratif

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Setelah sebelumnya melangsungkan kunjungan kerja di Bali, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD melangsungkan kunker di dua lokasi, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Tengah pada 13 Februari 2024.

Di Jawa Timur, kunker tersebut diterima langsung oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono yang didampingi Plh Sekdaprov Jawa Timur Bobby Soemiarsono. Sedangkan dari unsur pimpinan PPUU, hadir Ketua Abdul Kholik dan Wakil Ketua Sewitri, serta Lia Istifhama sebagai senator Jawa Timur.

Ketua Tim Panitia Perancang UU DPD Abdul Kholik, dalam kesempatan tersebut menyampaikan DPD mendukung penuh pembaharuan sistem perundang-undangan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan tripartit, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Hal ini, menurut Kholik, sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak termasuk DPD dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada daerah.

Salah satu fokus utama dalam pembahasan perundang-undangan saat ini adalah RUU Minerba, yang diharapkan dapat memberikan peluang besar bagi BUMD untuk mendapatkan hak kelola tambang.  Dengan potensi pendapatan sebesar Rp 11 triliun, kebijakan ini dapat memperkuat fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Nantinya rancangan yang akan disusun, yakni RUU Pemerintah Daerah atau otonomi daerah, RUU Masyarakat Adat, RUU Masyarakat Daerah Kepulauan dan RUU Perubahan Iklim,” kata Kholik, dalam keterangannya, Jumat (14/2).

Sementara itu, anggota DPD dari Jawa Timur Lia Istifhama mengucapkan selamat datang kepada anggota Komisi III DPD di Jawa Timur. Ning Lia menegaskan salah satu tugas utama DPD adalah menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Kami mendukung otonomi daerah, sinergi yang baik antara kedua pihak ini akan mempermudah proses pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kemajuan daerah, baik dalam hal ekonomi, infrastruktur, maupun kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, DPD berkomitmen untuk terus mengakselerasi peran dan perannya dalam pembangunan daerah dan negara, agar semua daerah dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan. Senator perempuan itu juga menjelaskan komitmen DPD RI untuk terus mengakselerasi peran dan perannya dalam pembangunan daerah dan negara, agar semua daerah dapat berkembang secara adil, merata dan berkelanjutan.

Sedangkan Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono berharap DPD bisa berpengaruh terhadap kebijakan yang membantu pemerintah daerah.  “Masing-masing RUU ini sangat berpengaruh terhadap pembagian hasil penerimaan negara, kebijakan pajak, dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat di daerah,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya membahas pembagian hasil dan pajak, DPD mengusulkan agar proporsi pembagian hasil untuk daerah bisa mencapai 66 persen. Hal ini bertujuan agar daerah mendapatkan sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. DPD juga menekankan pentingnya untuk tidak menambah beban pajak yang akan membebani masyarakat, mengingat adanya peningkatan tarif pajak yang terjadi di beberapa provinsi.

Kemudian, Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur Yordan M Batara Goa mengatakan,  dalam proyek strategis, pihaknya berharap DPD berperan lebih aktif dalam memberikan arahan dan dukungan terhadap proyek-proyek yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Perjuangan DPD untuk daerah harus dikomunikasikan, termasuk keberhasilan UU Tata Ruang yang merupakan goalnya. Kami berharap perjuangan DPD untuk daerah ini terus ditingkatkan sehingga kami di daerah terus mendukung senator-senator di DPD. Kami menunggu peran DPD,” terangnya.(mdr/rd)