Efek Pandemi, Laba PDAM Merosot Hingga Rp 300 Juta
keuntungan Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso menurun sekitar Rp 300 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2019, keuntungan PDAM berada di angka Rp 1,2 miliar lebih. Sementara pada 2020 kemarin pendapatan Rp 900 juta.
Diyah nisa
Jan 25, 2021 07:01
0
BONDOWOSO, HARIANBANGSA.net - Akibat pandemi Covid-19, keuntungan Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso menurun sekitar Rp 300 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2019, keuntungan PDAM berada di angka Rp 1,2 miliar lebih. Sementara pada 2020 kemarin pendapatan Rp 900 juta.
Hal itu diakibatkan beberapa faktor. Diantaranya lembaga pendidikan yang berlangganan tutup akibat pandemi Covid-19. Sehingga penjualan produk pun berkurang. Selain itu, subsidi yang dikeluarkan PDAM belum juga diganti oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Direktur PDAM Bondowoso, April Ariesta Bhirawa mengatakan, penurunan keuntungan tersebut bukan disebabkan kinerja tetapi salah satunya karena subsidi belum diganti. "Tapi alhamdulillah di masa pandemi Covid-19 ini, kita masih bisa bertahan dan bisa melayani masyarakat," paparnya Senin (25/1).
Tak hanya mampu bertahan, PDAM masih memiliki keuntungan. Meskipun nilainya tidak sama dengan tahun sebelumnya. Ia menargetkan pendapatan keuntungan Rp 4 miliar. Tetapi masih terpenuhi Rp 1 miliar di tahun 2020. "Ya karena kondisi pandemi ini," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, A Mansur mengatakan, akibat pandemi Covid-19, pendapatan semua sektor sangat terdampak. "Keuntungan PDAM Bondowoso memang mengalami penurunan. Karena situasi pandemi. Tapi masih ada keuntungan meski menurun. Itu masih sangat stabil," ujarnya
Menurutnya, pandemi Covid-19 berdampak pada konsumsi masyarakat terhadap produk PDAM. Sehingga penjualan menurun. "Selain itu, subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada PDAM sampai saat ini belum juga dibayarkan," imbuhnya saat Kunker.
Dalam kesempatan itu, dia meminta secara detail proyeksi kinerja PDAM Tahun 2021. Hal itu untuk mempermudah legislatif dalam memberikan rekomendasi. "Kita belum melihat detail," jelas saat Kunker evaluasi penggunaan dana 2020,”pungkasnya. (gik/diy)
