Ketua DPRD Ajak Semua Pihak Mewujudkan Kab Mojokerto Maju, Adil dan Makmur

Mojokerto, HB.net - Ayni Zuhro Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan perhatian khusus terhadap Musrenbang Tahun 2022 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Selasa (29/3/2022). 

Musrembang untuk RKPD Tahun 2023 tersebut dihadiri oleh bupati dan Ketua DPRD serta Forkopimda, dalam rangka prioritas pembangunan tahun 2023, yang berupaya pada pengembalian ekonomi ditengah pandemi, serta berupaya memingkatkan pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Saat memberikan sambutannya, Ayni Zuhro Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto mengajak semua pihak serta Forkopimda untuk berkalborasi, bersinergi, meleburkan semangat dan kerja keras dalam untuk membangun masyarakat kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur.

Dalam penjelasannya, Ayni Zuhro juga memaparkan mengenai sebagian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojokerto yang dikandung maksud untuk menjaga konsisten pokok pikiran DPRD dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran Tahun 2023. Secara khusus pula, dia selaku Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dalam forum musrembang ini untuk iktiyar bertujuan yang pertama memastikan aparatur Pemerintah Daerah dalam bekerja lebih penuh progresivitas di tahun 2023. Kedua adalah menjaga konsistensi hasil-hasil perencanaan pembangunan 2023 sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan yang ketiga adalah memastikan terpenuhinya aspirasi kesejahteraan rakyat dalam APBD 2023 khususnya dari hasil reses dan serap aspirasi DPRD di tahun 2021 akhir dan Tahun 2022 awal kemarin.

"Semua elemen dan Forkopimda harus mensinergikan, selaras dan sejalan serta menyatukan semangat untuk bekerja lebih maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan Makmur," jelas Ayni Zuhro yang juga sebagai Ketua PKB Kabupaten Mojokerto.

Menyadari bahwa sumber daya pemerintah khususnya anggaran adalah amanat masyarakat,tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atau dan bphtb kemudian retribusi telah menghasilkan pertumbuhan signifikan pada Kabupaten Mojokerto. Karena meskipun di tengah pandemi, PAD Kabupaten Mojokerto telah meningkat menjadi 16%. luar biasa. Untuk selanjutnya, kenaikan PAD itu juga harus dibarengi pula dalam peningkatan pelayanan publik disegala bidang.

Menurutnya, tantangan pembangunan 2023 telah jelas dan harus dijawab dengan skema kebijakan yang riil dan bijak berpihak kepada kemajuan keadilan dan kemakmuran masyarakat. tantangan tersebut antara lain, pertama kualitas jalan dan infrastruktur jalan masih banyak membutuhkan peningkatan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Kedua adalah realisasi APBD khususnya belanja proyek infrastruktur Bansos dan hibah. Ketiga, kedepannya harus lebih direalisasi belanja. Usulan anggaran prioritas sesuai dengan tupoksi OPD dengan anggaran, yang akhirnya mereka dapat banyak dalam merancang program atau kegiatan yang harus termotivasi untuk menyesuaikan pada Prioritas pembangunan sesuai dengan tupoksinya. Keempat adalah realisasi APBD harus lebih berimbang antara anggaran rutin aparatur dengan anggaran pembangunan fenomena pencairan belanja rutin atau disegerakan.

Ayni juga juga memberikan apresiasi terkait tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, BPHTB, retribusi. Sehingga menghasilkan pertumbuhan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.

“Meski di tengah pandemi, PAD kita meningkat 16 persen. Dengan kenaikan PAD itu, agar supaya pelayanan publik di segala bidang lebih dimaksimalkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya memiliki tiga rekomendasi penting dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Namun sampai saat ini pihaknya belum bisa mendapatkan Dokumen Ranwal RKPD 2023 dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

“Akhirnya dengan referensi analisis atas hasil pembahasan di internal DPRD dan Reses DPRD, kami merekomendasikan tiga hal,” katanya.

Ia mengajak bupati untuk menyatukan persepsi bahwa percepatan pelaksanaan anggaran adalah untuk percepatan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Implementasi komitmen tersebut salah satunya bisa diwujudkan dengan proses pengadaan (tender) proyek infrastruktur (fisik) maksimal pada akhir triwulan pertama tahun 2023,” ujarnya.

Dan tahun 2023 nanti, lanjut Ayni adalah tahun prioritas anggaran penanggulangan kemiskinan, infrastruktur jalan serta permukiman.

“Dengan tekad kolaborasi dan sinergi, DPRD Kabupaten Mojokerto, intinya sangat mendukung langkah-langkah bupati untuk merancang prioritas pembangunan 2023,” tegasnya.

Ainy menjelaskan, legislatif mendukung penuh APBD untuk perbaikan jalan, sarana PJU dan drainase termasuk jalan poros desa, sanitasi perkotaan serta pencegahan banjir.

“Serta mempermudah bantuan sosial masyarakat miskin, termasuk pemutakhiran data dan pemerataan penerima. Mengoptimalkan jaminan kesehatan (JKN) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi stunting,” ujarnya.

Selain itu, juga mendukung penggunaan anggaran untuk rehabilitasi sarpras sekolah dan penempatan guru berkompeten. Serta pemberian bantuan hibah organisasi sosial dan organisasi agama untuk berperan dalam program kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, terkait penyerahan dokumen Ranwal RKPD 2023 kepada legislatif sesuai peraturan perundang-undangan tahapannya masih menunggu fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

“Stepnya memang seperti itu, ranwal ini kita jadikan bahan dalam musrenbang dan masih ada masukan-masukan lagi yang butuh penyesuaian termasuk arahan dari provinsi yang wajib dicermati. Karena sesudah ini akan ada rancangan akhir yang akan disodorkan ke Gubernur untuk dilakukan fasilitasi. Setelah itu baru dibahas di KUA PPAS dan itu baru nantinya ada dokumen yang akan kita bahas bersama,” tegasnya.

Berikutnya, silpa terjadi akibat adanya penghematan dari proyek yang dikerjakan, pemenang lelang yang nilainya bisa diminimalisir tetapi tidak mengurangi mutu proyek,” terang Ikfina.

Selanjutnya Bupati Ikfina juga menyampaikan bahwa ada 7 skala preoritas rencana pembangunan yang bakal dilaksanakan pada tahun 2023, diantaranya soal pemulihan ekonomi, pembangunan ekonomi wilayah melalui penataan hasil pembangunan, penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, penguatan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya, meningkatkan kualitas dan layanan dasar Insfratruktur, pemantapan data dukung sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup, serta yang terakhir peningkatan kondusifitas keamanan, ketertiban dan kualitas layanan publik,” jelasnya.

Perlu diketahui Musrenbang kali ini sudah diawali sebelumnya baik dari Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan, semuanya kita himbau agar saat pengusulan diutamakan dengan skala preoritas,” tandas Ikfina.

Musrenbang RKPD 2023, Pemkab Mojokerto Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam bidang pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Selasa (29/3) pagi.

Dalam Musrenbang kali ini, Pemkab Mojokerto mencanangkan arah kebijakan pembangunan daerah yakni, dengan melakukan pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah dengan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel bersih dan transparan dengan dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan.

"Prioritas yang utama kita melakukan pemulihan ekonomi, sebagai pemulihan dari berbagai dampak Covid-19 yang ini ditunjang dengan pemerataan dan penguatan Insfratruktur di segala bidang," jelas Ikfina.

Di antara pemetaan yang sudah ada saat ini, orang nomor satu dilingkup Pemkab ini menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas saat ini adalah produk UMKM, karena produk UMKM yang berada di Kabupaten Mojokerto memiliki pangsa pasar yang jelas.

"Kita akan bekerjasama dan mengintensifkan kerjasama dengan berbagai pihak, karena wisata di Kabupaten Mojokerto adalah wisata yang tidak bisa dikelola sendiri, seperti halnya dengan BPCB, Perhutani, dan pihak-pihak lain untuk bagaimana kita menampilkan dan mengelola, termasuk juga melibatkan wisata-wisata desa yang berkembang saat ini dan akan berkembang dikemudian hari, ini akan menjadi pangsa pasar yang akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," jelasnya.(ris)