Komisi C DPRD Surabaya Minta Pemkot Minimalisir Dampak Pembangunan RS di Gunung Anyar

Surabaya, HB.net - DPRD Surabaya menyambut positif rencana Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya yang pada tahun ini akan memulai pembangunan rumah sakit (RS) baru di kawasan Surabaya Timur.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, memberikan sejumlah catatan untuk pembangunan RS Gunung Anyar yang diwacanakan sejak 2014 itu.

Pertama, Aning meminta pembangunan RS Gunung Anyar melalui proses konsultasi publik. Sebab, pemkot menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bukan lagi independen.

Otomatis pelibatan masyarakat setempat diimbau tak boleh terlewatkan. Masyarakat harus dimintai pendapat dan saran. Apalagi diketahui, ada dampak banjir yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan di lokasi bakal calon RS.

“Pembangunan RS Gunung Anyar sekarang menggunakan skema baru yakni, KPBU. Maka pemkot harus menjalankan aturan baku yang ditetapkan. Salah satunya harus ada konsultasi publik atau meminta respon masyarakat. Ini nanti kaitannya dengan dampak pembangunan RS tersebut,” jelas Aning.

Aning menjelaskan, aturan tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Juga mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU.

“Jadi nanti pembangunannya itu akan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Dan yang terpenting mengedepankan konsultasi publik,” papar alumnus Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Sejauh ini, diketahui masyarakat di sekitar pembangunan RS Gunung Anyar resah. Aning mengungkapkan, masyarakat cemas lantaran alih fungsi lahan di lokasi menyebabkan banjir.

Karena itu, dengan skema baru tersebut, Aning mendorong agar ada tindaklanjut dari pemkot untuk memberikan solusi. Dia berpesan, jangan sampai keberadaan RS Gunung Anyar menimbulkan masalah baru.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya pada 2022 ini pemkot berencana mulai melaksanakan pembangunan rumah sakit (RS) baru di kawasan Surabaya Timur. Rumah sakit yang berada di kawasan Middle East Ring Road (MERR) Gunung Anyar Surabaya

tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, Rumah Sakit Gunung Anyar dibangun dengan skema kerja sama. Yakni, bersama pihak investor dan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab menurut Eri Cahyadi, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pembangunannya tidak segera rampung.

Visualisasi Model Rumah Sakit Baru Pemkot Surabaya di Bangun Kawasan Surabaya Timur.

“Rumah sakit baru kita lakukan pembangunannya tahun ini dengan investor dan KPBU. Karena masyarakat ini menunggu kalau rumah sakit itu dibangun dengan anggaran yang tidak langsung selesai, maka rumah sakit ini ya tidak segera selesai,” kata dia.

Rencana Pemkot Surabaya membangun rumah sakit di kawasan Gununganyar mendapat apresiasi tokoh masyarakat setempat.

Salah seorang yang termasuk memberikan apresiasi adalah Arif Fathoni yang merupakan warga asli Gunung Anyar.

“Alhamdulillah, doa dan harapan warga Surabaya Timur direalisasikan oleh Pak Eri Cahyadi. Mari kita doakan dan kawal proses penganggaran dan pembangunannya kelak agar diberikan kelancaran,”tandas dia.

Toni, panggilan Arif Fathoni menjelaskan, bahwa rencana pembangunan RSUD ini tertuang dalam rencana APBD Murni yang dikirimkan ke DPRD tahun 2022 sudah dianggarkan sebesar Rp 80 miliar.

“Sejak awal saya konsisten, pesatnya pembangunan harus dinikmati oleh warga sekitar terlebih dahulu, warga sekitar harus jadi tuan di negeri sendiri, ” ungkap dia.

Lebih jauh, Toni yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini mengaku jika dirinya dapat keluhan banyak warga yang berobat di RSUD Soewandhie karena lokasinya jauh berada di Surabaya Utara.

Menurut dia, warga berharap rencana yang sudah lama digaungkan Pemkot Surabaya yang akan membangun RSUD di kawasan Surabaya Timur bisa segera direalisasikan dengan harapan bisa memudahkan warga saat berobat.

“Memang ada RSUD yang dekat dengan kawasan Surabaya timur seperti RSU Haji. Tapi rumah sakit itu milik Pemprov Jatim dan pasiennya juga banyak,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, sudah selayaknya Kota Surabaya membutuhkan rumah sakit baru yang dikelola pemerintah sebab selama ini antrean pasien untuk mendapatkan kamar cukup panjang. Kondisi selama ini, jumlah pasien yang membutuhkan pengobatan tidak sebanding dengan jumlah kamar yang tersedia.(lan/ns)