Mas Iin Kawal Pemprov Jatim Terapkan New Normal di Pesantren

Sidoarjo, HARIAN BANGSA - Rencana pemerintah pusat menerapkan new normal sebagai langkah pemulihan kondisi sosial ekonomi termasuk pendidikan, mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tak hanya itu, PKB juga mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus pada penerapan new normal di pondok pesantren. Karena selain sebagai pusat pendidikan, pondok pesantren punya peran penting sebagai penopang stabilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

“Kami di Jawa Timur sangat mendukung langkah ini. Kami juga akan kawal penuh persiapan implementasinya, khususnya untuk pondok pesantren,” cetus anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Achmad Amir Aslichin, di Sidoarjo, Kamis (28/5).

Berdasarkan data Kantor Kemenag Jawa Timur, pada tahun 2019, terdapat 4.550 pondok pesantren dengan jumlah 574.340 santri.

“Kita dapat bayangkan hampir tiga bulan ini, sekian banyak pondok memulangkan santrinya. Tentu tak hanya berdampak pada pondok. Tapi juga banyak sektor yang ekonominya bergantung pada aktivitas pondok," ungkap legislator yang karib dipanggil Mas Iin.

Karena itu, Mas Iin mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur Khofifah untuk tidak ragu menerapkan new normal di pondok pesantren. "Tentu juga dengan penerapan ketat protokol pencegahan Covid-19, berikut support anggaran untuk kebutuhan standarisasi infrastruktur penopangnya,” tambah anggota DPRD JawaTimur dari Dapil II (Sidoarjo) ini.

Penerapan new normal, imbuh Mas Iin, khususnya di pondok pesantren memang butuh perhatian khusus pemerintah. Mulai tahap pengembalian santri dari berbagai daerah, pemeriksaan massal, standarisasi sarana kesehatan dan ruang belajar, hingga pengalokasian anggaran khusus selama transisi new normal.

"Kami akan koordinasikan secara intens, dengan PWNU, PCNU, RMI, soal kesiapan dan kebutuhan pesantren di masa new normal diterapkan nanti. Kami juga akan dorong pemerintah provinsi juga daerah mendukung penuh persiapan tersebut,” tegasnya.

Menurut Mas Iin, new normal sebagai langkah yang dipilih pemerintah semestinya dipahami secara bijak. New normal sama sekali tak berarti kita menyerah pada pandemi. Kelaziman baru ini justru menuntut kita untuk cepat beradaptasi.

“Adaptasi adalah kunci kita menghadapi pandemi. Sebab itu, bersama kita harus mengawal penerapan new normal,” pungkas politikus yang pernah menjabat ketua FPKB DPRD Sidoarjo dua periode itu.(sta/rd)