Pemkab Mojokerto Gelar Musrenbang Tahun 2022 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023

Mojokerto, HB.net - Pemerintah Kabupaten  Mojokerto menggelar Musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 bertempat di Pendopo Graha Majatama Pemkab Mojokerto, Selasa (29/03/2022).

Dengan tema Transformasi Enonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM, Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri oleh Bupati Ikfina dan Forkopimda setempat serta ormas, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Ikfina menyampaikan Musrenbang Kabupaten Tahun 2022 merupakan bagian penting dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.

Melalui Musrenbang ini pihaknya akan menentukan arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2023 untuk menjawab berbagai persoalan aktual yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu masukan peserta akan sangat berharga dan memiliki arti penting bagi upaya meningkatkan kualitas RKPD Tahun 2023.

Dalam penyampaiannya Bupati Ikfina menjelaskan, Musrenbang di tingkat desa serta kecamatan sebagai usulan yang menjadi prioritas yang harus bisa merumuskan dalam skala prioritas, tapi kemudian perangkat daerah wajib untuk mengakomodir usulan musrenbang Kabupaten yang menjadi prioritas sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran dalam menyusun perencanaan 2023, menjadi pedoman satu dokumen perencanaan pusat dan provinsi program kepala daerah yang tertuang dalam rpjmd 2021-2026 dan memedomani capaian kinerja daerah tahun sebelumnya dalam menyusun rencana 2023. Untuk itu perangkat daerah harus bisa satu efisien sudah mulai Tahun 2022.  Kemudian meningkatkan kreativitas inovasi dalam perjanjian kinerja, serta mampu bersinergi, dengan membuat kegiatan yang spesifik nya dipertajam. Setelah itu, jangan membagi anggaran berdasarkan yang dipilih tetapi bukan seperti itu, tetapi jumlahnya berdasarkan skala prioritas. Selaras dengan memperhatikan dan perencanaan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojokerto, semua mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi sesuai dengan prioritas program pembangunan jangka panjang dengan anggaran yang ada. 

Kemudian, masukkan  disampaikan pada saat forum konsultasi publik yang sudah di laksanakan pelaksanaan kegiatan yang meliputi dampak waktu pelaksanaan dan kondisi lapangan yang memperhatikan aspek kemampuan dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, mengenai belanja pegawai daerah yang dibatasi. Pembatasannya maksimal 30% dari total belanja APBD untuk belanja pegawai daerah yang baru belanja infrastruktur pelayanan publik minimal minimal 40% dari APBD. Kita harus patuhi, jika tidak nanti dapat sanksi. "Barusan, kami mendapatkan SMS yang harus diperhatikan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh kepala daerah Jawa Timur yang merupakan arahan jadi divisi 3 KPK, yaitu Bapak Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama yang menyampaikan, bahwa program harus tepat sasaran. Namun, evaluasi hal ini tidak perlu khawatir, karena kita ini bekerja yang melakukan pengawasan pendampingan kepada kita ini tidak dari satu sisi saja berbagai pihak dan saya juga berupaya bagaimana kita semuanya teman-teman dari perangkat daerah ini bisa bekerja sesuai dengan aturan. kemudian dalam program dan anggaran menghindari copy paste di tahun-tahun sebelumnya. Bapak presiden juga menekankan, Karena sekarang permasalahan yang kita hadapi lain dengan tahun kemarin lain dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga betul-betul, harus tahu kondisi di lapangan dan membuat perencanaan kegiatan maupun program yang sesuai dengan kondisi yang ada, kiranya Sekda Inspektur dan para asisten asisten akan bekerja maksimal dalam bekerja. Karena, pantauan semua kegiatan pemerintah daerah itu, akan dipertanyakan oleh KPK," jelas Bupati Ikfina.

Sedangkan, Ketua Panitia Musrenbang untuk Tahun 2023 Bambang eko wahyudi mengatakan, Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023 ini dilaksanakan setelah melalui serangkaian proses panjang, diawali dengan musrembang desa, musrembang Kecamatan tahun 2022 dilanjut dengan forum konsultasi publik dan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023. Selanjutnya disampaikan capaian pembangunan mikro sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto. Tahun 2021 telah mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,2% setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,9%.

Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 3,57% dan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 3,69% struktur ekonomi Kabupaten tahun 2021. 

Satu dari sisi produksi didominasi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 55,77% dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 54,98% perekonomian Kabupaten Mojokerto 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 87 miliar. 

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentasenya adalah sektor industri pengolahan sebesar 1,75% poin sementara yang mengalami penurunan adalah sektor jasa yaitu 0,405% poin dari sektor pertanian sebesar 1,209% poin indeks gini capaian indeks gini ratio Kabupaten Mojokerto tahun 2021 mencapai angka 0,294 dan capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2020 di angka 0,325 indeks gini ratio Kabupaten Mojokerto 2021 lebih baik dibanding capen indeks gini provinsi 0,374 dan nasional 0,381 indeks pembangunan manusia indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 cabean kita tuju 4,5 meningkat dari tahun 2020 sebesar 73, 83 peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2021." Kita akan bersinergi dan bekerja maskimal dalam mensukseskan pelaksanaan musrenbang untuk Tahun 2023. (ris)