Tim Banggar DPRD Kota Probolinggo Gelar Rapat Bersama TPAD Bahas Soal LKPJ Wali Kota 2023
Dalam rapat tersebut anggota Banggar pun secara detail mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan para OPD, pengadaan barang dan belanja apa saja yang telah dilakukan ditahun 2023 lalu.
Probolinggo, HB.net - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo melaksanakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertempat di gedung sidang utama DPRD Kota Probolinggo, Rabu (03/04/2024).
Rapat Banggar dipimpin Wakil Ketua I, Haris Nasution mewakili Ketua DPRD, Abdul Mujib dan diikuti anggota Banggar dan Tim TAPD yang dihadiri langsung Sekdakot, drg. Ninik Ira Wibawati yang digelar selama 2 hari membahas soal Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo tahun 2023.
Dalam rapat tersebut anggota Banggar pun secara detail mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan para OPD, pengadaan barang dan belanja apa saja yang telah dilakukan ditahun 2023 lalu.
Seperti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi anggaran ditahun 2023 lalu mencapai Rp 212 Milyar dan terealisaai sebesar Rp 204,8 miliar atau sebesar 96,60 persen.
Namun, ada realisasi anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang masih 80 persen diantaranya disebabkan Sub Unit Satuan pendidikan SD dan SMP pengampu BOSDA mengalami perubahan KPA atau Kepala Pengguna Anggaran yang disebabkan pensiun. Sehingga, menunggu proses pengangkatan baru dari SK yang diterbitkan wali kota.
Kedua, realisasi pengadaan seragam peserta didik yang tidak mampu. Ada selisih data dari siswa didik SD dari data DTKS dengan hasil sejumlah 568 siswa. Ada selisih dari usulan sekolah yakni 2.600 stel atau sekotar 1.300 siswa kurang mampu. Demikian pula dengan siswa SMP sesuai dengan DTKS tidak mengalami kesamaan.
Tak hanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada Dinas Kesehatan, PPKB juga ada realisasi anggaran yang cukup besar yakni mencapai Rp 288,9 miliar dan untuk pendapatan mencapai Rp 114,3 miliar.
Sementara, target pendapatan mencapai Rp 129,3 miliar dengan dua klasifikasi pendapatan yakni retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Ar-Rozy dan Lebkeslingda dan lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan BLUD 6 Puskesmas dan 1 BLUD RSUD.
Dengan begitu, target PAD yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan dan PPKB melebihi target yang cukup signifikan mencapai 113,19 persen. Ada sekitar 8 program, 30 kegiatan dan 233 sub kegiatan yang telah dilakukan Dinkes selama 2023.
Adapun, capaian kinerja yang telah dilakukan Dinkes, PP dan KB yakni tercapainya UHC dengan cakupan 101, 40 persen dengan peserta 246.488 peserta. Pembiayaan kesehatan bagi warga miskin yang belum mempunya BPJS, sewa rumah singgah bagi pasien dari Kota Probolinggo di 3 daerah yakni Jember, Malang dan Surabaya. PMT 219 Posyandu serta pemberian honor kesehatan dan kader KB.
Anggota Banggar, mempertanyakan kejelasan kegiatan yang ada. Seperti yang disampaikan Mukhlas Kurniawan. Menurutnya, OPD harus betul-betul serius mengelola dan membelanjakan APBD. "Jangan hanya merencanakan, konsep dan sasarannya hanya kosong. Kedepan, itu harus serius dengan realisasi anggaran yang dikeluarkan," ujar politisi asal Golkar ini.
Tak hanya itu, Wakil Ketua, Haris Nasution juga berjanji DPRD Kota Probolinggo akan mengawal anggaran tersebut sehingga pàda pelaksanaannya menjadi tepat sasaran serta sesuai ketentuannya. "Harus dikawal agar sesuai ketentuan," imbuhnya. (ndi/diy)