ukung KPK OTT Bupati Probolinggo, LSM Lira Galang 10.000 Tanda Tangan Masyarakat
Ada ratusan pengurus Lira yang membentangkan kain putih dan selanjutnya membumbuhkan tanda tangan secara bergantian. Selain penggalangan tandatangan. Lira juga kembali melakukan aksi cukur gundul pengurusnya sebagai wujud syukur atas tumbangnya Dinasti politik Hasan Aminuddin di Kabupaten Probolinggo.
Diyah nisa
Aug 31, 2021 06:09
0
Probolinggo, HB.net - Aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas OTT Bupati Probolinggo, Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin terus mengalir. Kini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lira Kabupaten Probolinggo menggelar aksi penggalangan dukungan terhadap KPK dengan pembumbuhan tandatangan didepan Kantor Bupati di Kraksaan.
Ada ratusan pengurus Lira yang membentangkan kain putih dan selanjutnya membumbuhkan tanda tangan secara bergantian. Selain penggalangan tandatangan. Lira juga kembali melakukan aksi cukur gundul pengurusnya sebagai wujud syukur atas tumbangnya Dinasti politik Hasan Aminuddin di Kabupaten Probolinggo.
Bupati Lira Kabupaten Probolinggo, Syamsuddin mengatakan aksi penggalangan tanda tangan masyarakat ini sebagai upaya mendukung dan mensuport KPK agar dapat menuntaskan kasus Korupsi Jual Beli jabatan Pj Kades yang telah mentersangkan Bupati Tantri dan Hasan Aminuddin.
"Kita memberikan support dan dukungan terhadap KPK dengan menggalang 10.000 tanda tangan masyarakat. Tujuannya, agar KPK dapat menuntaskan kasus ini dan mengusut sampai ke akar-akarnya," tegas Syamsuddin kepada wartawan, usai melakukan aksi.
Tidak hanya itu, Syamsudin juga berharap KPK tidak hanya menuntaskan kasus OTT yang diusut. Tetapi, ada kasus lain yang juga bisa diungkap seperti Kasus Bansos dan Kasus lainnya. "Ada juga kasus lain yang saat ini mangkrak dan juga bisa dituntaskan KPK. Karena, nantinya menjadi efek jera atau percontohan di Kabupaten Probolinggo," terangnya.
Senad, pegiat Anti Korupsi yang getol menyuarakan anti Korupsi di Kabupaten Probolinggo, Sarful Anam ini juga mendukung langkah KPK menahan Bupati Tantri dan Hasan Aminuddin. Menurutnya, OTT dengan menyita Barang Bukti uang senilai 360 Juta merupakan pintu masuk KPK.
"Sebetulnya, jual beli jabatan itu sudah terjadi sejak lama. Saya sebagai masyarakat Probolinggo dan pegiat Anti Korupsi berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini," tegasnya.
Menurut Sarful, ada juga lelang jabatan yang juga perlu diusut dan dituntaskan. "Ini harus dituntaskan, karena ini yang menjadi problema utama sehingga daerah ini menjadi daerah termiskin di Jawa Timur," tukasnya. (ndi/diy)
