Ada 2 Kasus Pelecehan Seksual di KAI Daop 8 di 2024
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya mencatat dua kasus pelecehan seksual terhadap penumpang kereta api (KA) pada tahun 2024.

Surabaya, HARIANBANGSA.net - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya mencatat dua kasus pelecehan seksual terhadap penumpang kereta api (KA) pada tahun 2024. Pihak KAI Daop 8 Surabaya menyatakan siap memberikan dukungan penuh dan mendampingi korban dalam proses hukum.
Hal ini terungkap dalam talk show bertema TalkActive Sosialisasi Antipelecehan Seksual di Lingkungan Kereta Api dilaksanakan di Stasiun Surabaya Gubeng, Kamis (20/2). Selama talkshow ini mengundang narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Dita Amalia, Unit PPA Polrestabes Surabaya Aiptu Yuli Muji Lestari, serta Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif.
Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif menjelaskan bahwa petugas kondektur dapat dihubungi melalui nomor yang tersedia di ujung kereta api. Nomor tersebut dapat digunakan oleh penumpang untuk melaporkan kejadian pelecehan atau kekerasan seksual. "KAI Daop 8 Surabaya siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya," terang Luqman.
Lebih lanjut, KAI Daop 8 Surabaya gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggan melalui berbagai media, seperti poster, stiker, dan petisi Antipelecehan dan Kekerasan Seksual. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong korban untuk berani melapor jika mengalami kekerasan seksual di lingkungan kereta api, baik di stasiun maupun di dalam kereta.
Luqman menambahkan, bahwa meskipun terdapat dua kasus pelecehan seksual pada tahun lalu, tidak semua kasus sampai diproses secara hukum. Hal ini karena korban memiliki hak untuk memilih jalur mediasi.
"Ada dua korban tahun kemarin, tapi setelah itu korban dimediasi dan tidak sampai diproses hukum. Itu hak korban dan kami tidak memaksakan juga. Tapi minimal kita bisa membuktikan pelaku salah dan menyampaikan tindakan itu salah. Sehingga kami bisa memberikan efek jera kepada para pelaku pelecehan," tegas Luqman.
Luqman Arif menjelaskan, bahwa KAI Daop 8 Surabaya menjadikan konsen terhadap segala jenis kejahatan dalam bentuk pelecehan seksual. "KAI dengan tegas memberikan kebijakan kepada pelaku dengan mem-blacklist tidak dapat menggunakan transportasi kereta api selamanya," ucapnya.
Saat ini KAI Daop 8 Surabaya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggan melalui poster, pembagian stiker, serta mengajak pengguna untuk menandatangani petisi Antipelecehan dan Kekerasan Seksual.
Sementara, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Dita Amalia, menyampaikan, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan adalah karena pelaku terpapar pornografi. "Tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak. Faktor lainnya karena diri sendiri tidak punya empati terhadap orang lain," ucapnya.
Dita Amalia menekankan kepada pelanggan kereta api agar jadilah pelopor dan pelapor terkait pencegahan tindakan seksual di lingkungan kereta api. "Jika bisa mencegah tindakan hari ini, maka kita bisa menciptakan transportasi kereta api yang aman dan nyaman," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Unit PPA Polrestabes Surabaya Aiptu Yuli Muji Lestari. Dia menyatakan bahwa pemerintah menciptakan berbagai undang-undang terkait pelecehan seksual. Selain itu, ada juga undang-undang pornografi yang memberikan perlindungan kepada korban dari pelecehan fisik maupun verbal.
Dijelaskannya, apabila mengalami dan atau melihat kejadian tindakan pelecehan seksual, secepat mungkin untuk melapor polisi untuk segera mengamankan pelaku, mengumpulkan data, serta melakukan olah TKP.
Mengumpulkan bukti CCTV dan saksi dapat dikumpulkan seakurat mungkin, dan bisa segera dilakukan visum dan pendampingan psikologis. "Kejahatan seksual itu bukan hanya merugikan diri sendiri, namun memberi dampak kerugian pada keluarga dan kerabat," pungkas Yuni.(yan/rd)