Aklamasi, DPRD Jatim Menerima LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2022

Surabaya, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur secara aklamasi menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun anggaran 2022. Dari sembilan fraksi di DPRD Jatim secara bulat menerima LKPj GubernurKhofufah Indar Parawansa.

Kusnadi, Ketua DPRD Jatim mengatakan sembilan fraksi di DPRD Jatim disimpulkan dalam laporan atau pendapat akhir (PA) fraksi menerima dan menyetujui LKPj Gubernur tahun anggaran  2022.

“Terima kasih kepada pansus LKPj yang juga melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi. Termasuk catatan serta rekomendasi dari seluruh fraksi di DPRD Jatim semoga bisa dijadikan perhatian oleh Gubernur Jatim untuk memperbaiki LKPj pada tahun berikutnya,” kata Kusnadi, Rabu (17/5/2023).

M.H. Rofiq, juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan pihaknya dapat menerima dan menyetujui Rekomendasi Panitia Khusus Pembahas untuk menjadi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2022. Disertai beberapa catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan guna menjadi perhatian dan tindak lanjut dari Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun berjalan, dan tahun berikutnya.

Adapun catatannya, yaitu pertama melakukan reorientasi arah kebijakan Gubernur kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar apa yang telah digariskan benar benar secara nyata diimplementasikan dan terjadi harmonisasi dalam setiap pelaksanaan program, dan kegiatan.

"Sehingga tidak terkesan parsial tapi justru memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan Jawa Timur," tutur Rofiq.

Hari Putri Lestari, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Jatim, mengungkapkan didorong oleh semangat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan warga Provinsi Jawa Timur, Fraksi PDIP Jatim menerima dan menyetujui LKPj Gubernur Jatim tahun 2022.

Namun, Tari menjelaskan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh gubernur Jatim untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

"Semoga LKPj Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022 ini benar-benar menjadi bahan pijakan berkualitas untuk ikhtiar kita bersama, demi kemaslahatan warga Jawa Timur sambil menjaga semangat kerjasama dan gotong royong sebagaimana diungkapkan Bung Karno sang Proklamator,” urai Tari.

Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan, semangat pansus DPRD Jatim sama dengan Pemprov Jatim, yakni berupaya melakukan percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan Jawa Timur ke depan.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Forkopimda Jatim, Bupati- Walikota,  Tokoh Masyarakat, civitas akademika, pelaku dunia usaha, serta seluruh elemen yang telah bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan selama ini. Berkat sinergitas tersebutlah capaian kinerja Pemprov Jatim tahun 2022 ini tercatat 97,70 persen atau meningkat 1,29 persen dari tahun 2021 yang sebesar 96,41 persen.

Selain itu capaian realisasi kinerja Pemprov Jatim selama 2022 ini, juga tercermin pada capaian kinerja 11 Indeks Kinerja Utama (IKU). Dimana seluruhnya menunjukkan hasil yang positif.

"Bagaimana upaya kita bersama bahwa setiap program akan berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga, membuatkan capaian kinerja ke arah yang positif dan ke depan tentu kita kembali bekerja bersama-sama dalam satu niat yang tulus," imbuhnya.

Muzammil Syafi'i, SH, M.Si, juru bicara Fraksi NasDem DPRD Jatim menyerahkan pendapat akhir Fraksi NasDem tentang LKPj Gubernur Jatim TA 2022. foto : istimewa.

Kesebelas IKU tersebut kembali dijelaskan Khofifah, yaitu yang pertama IKU indeks Pertumbuhan Ekonomi, dimana sepanjang tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,34 persen. Nilai ini mampu melebihi capaian pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31 persen. Sekaligus juga memenuhi target dalam RKPD Tahun 2022, yaitu di rentang 4,42 – 6,12 persen.

Untuk indikator yang kedua lanjut Khofifah, yaitu Indeks Theil, di tahun 2022, nilai Indeks Theil Jawa Timur  0,3147, sedikit di atas tahun 2021 yang sebesar 0,3120. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Sedangkan Jatim makin menunjukkan nilai ketimpangan yang semakin kecil.

Capaian IKU ketiga yaitu persentase penduduk miskin di Jatim, dimana September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,49 persen atau menurun 0,10 persen  atau 23,09 ribu orang terhadap September 2021.

"Jika diakumulasi, capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur tertinggi secara Nasional untuk periode Maret 2021 hingga September 2022 yang mencapai 336.220 jiwa," terangnya.

Khofifah menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim sepanjang tahun 2022 menghasilkan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi tinggal 1,80 persen dari 2,23 persen di tahun 2021. Angka ini lebih rendah dari nasional yang berada pada level 2,04 persen.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKU Indeks Gini, terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi yang dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Artinya, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal penting sekaligus ukuran keberhasilan pembangunan.

"Indeks Gini Jatim tahun 2022 paling baik dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa yakni 0.365 sementara Nasional sebesar 0.381. Hal Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat Jatim tergolong rendah," jelasnya.

IKU kelima yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada tahun 2022 capaian IPG Jatim meningkat 0.41 poin dari tahun 2021 yakni dari 91.67 menjadi 92.08. Nilai ini melebihi IPG nasional yang mencapai 91.63 poin.

"IPG Tahun 2022 ini mampu melebihi nasional bahkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022 di rentang 90.92-91.87 poin," tandasnya.

Kemudian, IKU keenam yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Jawa Timur tahun 2022 mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Capaian Indeks IPM Jatim ini juga telah memenuhi target RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang 72,28 – 73,77.

Lebih jauh dijelaskan, untuk IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS Jatim menyebutkan angka TPT Jatim tahun 2022 mencapai 5,49 persen, atau turun 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Disamping itu, secara nasional, TPT Jatim konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86 persen.

"Kondisi ketenagakerjaan yang membaik ini juga didukung oleh TPT SMK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan," ungkap Gubernur yang juga mantan Mensos RI tersebut.

Selanjutnya, untuk IKU Indeks Reformasi tahun 2022 untuk pertama kalinya Pemprov Jatim meraih Predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 80,11, setelah 5 tahun berturut-turut sebelumya memperoleh predikat BB (Baik). Raihan indeks ini juga telah mampu melebih target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang nilai 77,76 – 78,71.

Kemudian, IKU Indeks Kesalehan Sosial, dijelaskan Khofifah juga mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 62.52 dan pada tahun 2022 menjadi 72.03 naik 5.7 poin dari tahun 2021 menjadi 66.33. Capaian ini melebihi target dari RKPD tahun 2022 pada rentang 66.38-69.1.

Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, bahwa perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66.70, DIY sebesar 65.95, Jabar 64.03 dan DKI Jakarta sebesar 54.57.

Beranjak di IKU kesebelas yaitu Indeks Risiko Bencana, tercatat terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari tahun 2021 yang sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang. Capaian ini selain mampu memenuhi target RKPD Tahun 2022 di rentang 117,26 - 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Resiko Bencana Nasional di angka 135,56.

Terakhir, Gubernur Khofifah berharap sinergitas yang terjalin antara Pemprov Jatim, DPRD Provinsi Jawa Timur,  Forkopimda, dan stakeholder terkait bisa terus berjalan dengan baik agar layanan kepada masyarakat dilakukan sebaik mungkin. (mdr/ns)