Antisipasi Bebas Korupsi, 3 OPD Ikuti Desk Evaluasi Zona WBK

Unit kerja yang berpartisipasi dalam evaluasi ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengikuti sesi pada Jumat (11/10/2024) serta Puskesmas Sumberasih dan Puskesmas Leces.

Antisipasi Bebas Korupsi, 3 OPD Ikuti Desk Evaluasi Zona WBK
Kegiatan Desk Zona Integritas Bebas Korupsi.

Probolinggo, HB.net - Sebanyak tiga unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengikuti Desk Evaluasi Virtual Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024 di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo.

Unit kerja yang berpartisipasi dalam evaluasi ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengikuti sesi pada Jumat (11/10/2024) serta Puskesmas Sumberasih dan Puskesmas Leces.

Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Evaluator Zona Integritas dari Kementerian PAN RB dan sejumlah pejabat penting di Pemkab Probolinggo, termasuk Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Tutug Edi Utomo, Inspektur Imron Rosyadi, Kabag Organisasi Susilo Isnadi serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Bapelitbangda dan BKPSDM.

Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo mengatakan pentingnya pembangunan Zona Integritas sebagai langkah untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 “Pembangunan ZI merupakan bentuk miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Tutug mencatat bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Probolinggo masih perlu dioptimalkan. Sejak tahun 2020, hanya satu unit kerja, yakni Dinas PMPTSP yang berhasil mendapatkan predikat WBK.

“Hal ini menuntut kita untuk bekerja lebih keras agar mampu memberikan dampak peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari praktik gratifikasi, diskriminasi, pungutan liar, dan penyimpangan lainnya,” tegasnya.

Untuk tahun ini, tim penilai internal Pemkab Probolinggo telah mengajukan empat unit kerja untuk evaluasi ZI menuju WBK. “Tiga unit kerja telah dijadwalkan mengikuti desk evaluasi melalui wawancara daring. Sementara satu unit kerja Puskesmas Maron masih dalam proses analisis dokumen,” jelasnya.

Tutug menyampaikan ucapan selamat atas hasil tersebut dan mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada unit kerja yang terlibat.

“Terima kasih kepada evaluator ZI Kementerian PAN RB yang telah memberikan kesempatan kepada tiga unit kerja untuk mengikuti desk evaluasi wawancara guna mengetahui lebih dalam implementasi pembangunan ZI yang telah dilaksanakan. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari evaluasi ini,” pungkasnya. (ndi/diy)