Banmus DPRD Jatim Kunker ke Pemkab Probolinggo
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan sinkronisasi pembangunan yang ada di Jatim dari Kabupaten Probolinggo.
Diyah nisa
May 7, 2024 06:26
0
Probolinggo, HB.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) di pringgitan dalam rumah dinas Bupati Probolinggo, Selasa (07/05/2024).
Kunker DPRD Provinsi Jatim yang dipimpin Drs. Agus Dono ini diterima oleh Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto.
Turut mendampingi Pj. Sekda Heri, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Ponirin, Kabag Administrasi Pembangunan Anna Maria DS., Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo Sugeng Ari Wicaksono serta pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan sinkronisasi pembangunan yang ada di Jatim dari Kabupaten Probolinggo.
“Kebutuhan kami ke depan salah satunya adalah bagaimana APBD ini dapat memaksimalkan potensi laut dan juga potensi sumber daya alam lainnya,” terang ketua rombongan DPRD Provinsi Jatim, Agus Dono.
Ditambahkannya, kegiatan ini dilaksanakan pada empat titik daerah yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo, ada yang di wilayah Kalimatan dan juga ada di Jakarta.
“Tentunya untuk Kabupaten Probolinggo ada yang harus diprioritaskan untuk bisa terakomodasi melalui Provinsi. Terus terang, bahwa DPRD Provinsi ini memiliki skala prioritas terutama di daerah-daerah dapil, artinya ada kewajiban di dapil masing-masing itu sebagai fasilitator, mediator sekaligus eksekutor,” jelas Agus Dono.
Pj. Sekda Heri Sulistyanto menjelaskan beberapa poin yang harus segera ditangani terkait dengan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi, salah satunya adalah jembatan yang berada di Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas yang terlalu menikung dan berbahaya bagi pengendara.
Terkait dengan BPJS ketenagakerjaan, masih banyak nelayan yang belum tercover atau terpenuhi. Selain itu kita sudah memikirkan terkait dengan buruh tani tembakau dan juga pada buruh pabrik rokok. Oleh karena itu, kita berkomunikasi dan membahas hal itu dengan Provinsi agar nantinya bisa tercover BPJS ketenagakerjaan,” harapnya. (ndi/diy)
