Bawaslu Diminta Stop Pencairan Bansos dan Hibah APBD Banyuwangi Selama Pilkada 2024
Puskaptis menilai adanya potensi penyalahgunaan anggaran oleh pasangan calon nomor urut 01 yang merupakan petahana. Beberapa bantuan yang dinilai rawan disalahgunakan meliputi insentif guru ngaji, insentif RT/RW, hibah ormas, hibah pokmas, hingga hibah pembangunan sarana ibadah.
Diyah nisa
Oct 22, 2024 07:58
0
Banyuwangi, HB.net - Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Banyuwangi mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi untuk menghentikan sementara pencairan dana bantuan sosial dan hibah dari APBD hingga Pilkada 2024 usai.
"Kami meminta Bawaslu merekomendasikan moratorium pencairan bantuan sosial dan hibah APBD sampai selesainya tahapan Pilkada 2024," tegas Direktur Puskaptis Banyuwangi, M. Amrullah, SH, M.Hum dalam keterangan persnya, Selasa (22/10/2024).
Puskaptis menilai adanya potensi penyalahgunaan anggaran oleh pasangan calon nomor urut 01 yang merupakan petahana. Beberapa bantuan yang dinilai rawan disalahgunakan meliputi insentif guru ngaji, insentif RT/RW, hibah ormas, hibah pokmas, hingga hibah pembangunan sarana ibadah.
"Kami tidak ingin hak-hak demokrasi rakyat Banyuwangi dibeli dengan murah dengan cara mengumbar politik uang. Apalagi dengan menggunakan cara-cara yang tidak etis seperti menggunakan anggaran APBD untuk mempengaruhi pemilih," ujar Amrullah.
Lembaga pengawas kebijakan ini menegaskan, penghentian sementara pencairan dana tersebut penting untuk menjaga integritas Pilkada Banyuwangi yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Sebelumnya, Puskaptis mengamati adanya upaya-upaya dari pasangan calon petahana untuk memanfaatkan program dan dana APBD 2024 menjelang pemilihan kepala daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. (guh/diy)
