DPRD Gresik Minta Pemkab Cari Terobosan Pendapatan untuk Antisipasi Pengurangan Dana Transfer

Gresik, HB.net - DPRD Gresik memberikan atensi khusus terhadap  sejumlah sektor pendapatan daerah (PD) yang capaiannya tak sesuai target.  Baik PD itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana tranfer dari pemerintah pusat.

"Memang kondisinya seperti itu. PD kita capaiannya tak sesuai target yang telah kita sepakati di 2023," ucap Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada HARIAN BANGSA, Rabu (26/4/2023).

Ia lantas mencontohkan, sejumlah target pendapatan yang berdasarkan evaluasi sementara hingga bulan April 2024, potensi tak bisa terpenuhi 100 persen di tahun 2023. Antara lain, di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini  mendapatkan tugas bisa merealisasikan target PAD RP 185 miliar di tahun 2023.

"Tahun ini ada kenaikan target PAD  cukup signifikan di DPMPTSP tahun 2023 Rp 185 miliar. Target ini melompot jauh dibandingkan tahun sebelumnya (2022), Rp  131.678.150.000. Target itu hingga tutup tahun 2022, realisasi Rp 57.269.497.357. Masih sangat jauh dari target," ungkap Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Kondisi serupa kata ia, juga terjadi di sejumlah OPD penghasil. Seperti target retribusi parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan (Dishub).

"Target retribusi parkir tepi jalan umum di Dishub tak pernah tercapai. Saya contohkan di tahun 2022, ditargetkan Rp 9 miliar, tak tercapai. Juga sejumlah sektor PAD di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)," terangnya.

Ia mengungkapkan bahwa, problem tata kelola fiskal Pemkab Gresik harus bisa diurai. Perlu segera mendapatkan solusi.

"Di sektor pendapatan. Ini problem baru yang dihadapi Pemkab Gresik  dalam mendapatkan pendapatan. Tata kelola fiskal daerah perlu segera mendapatkan solusi," tegasnya.

Menurut dia,  ada 2 faktor yang mempengaruhi capaian target PD Kabupaten Gresik tak sesuai target yang telah ditetapkan. Pertama, faktor internal dalam menjalankan kinerja pendapatan. Pertumbuhan PAD minus dari target.

Kedua, faktor eksternal. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi dana transfer untuk Kabupaten Gresik berkurang ( minus dari target).

Sekda Gresik, Achmad Washil Miftachul Rachman (kanan) didamping Kepala BPPKAD AM Reza Pahlevi saat hearing dengan DPRD. FOTO: SYUHUD/HB.

"Sekarang bolanya ada di eksekutif. Mau atau tidak melakukan perubahan  dalam kinerja pendapatan," tuturnya.

Ia menyebutkan, DPRD Gresik tak kurang-kurang memberikan  masukan kepada eksekutif dalam kinerja pendapatan.

"Kami sudah membuat berbagai inovasi regulasi dalam capaian kinerja pendapatan. Namun sejauh ini  belum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah secara maksimal. Jadi ini PR (pekerjaan rumah)-nya birokrasi," jlentrehanya.

Lebih jauh Nurhamin menyatakan,  pada tahun 2023, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yan dan DPRD Gresik telah sepakat mematok pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Untuk postur belanja  pada APBD 2023, diproyeksikan sebesar Rp 4 triliun lebih. Sedangkan untuk pendapatan, diproyeksikan Rp 3,9 triliun lebih.

Pendapatan dan belanja daerah itu bersumber dari 3 sektor. Pertama, PAD  diproyeksikan Rp 1,461 triliun. Kedua, dana transfer  diproyeksikan Rp 2,433 triliun. Ketiga, lain-lain pendapatan sah Rp 17,100 miliar.

"Jika pendapatan yang masuk tak bisa menutup pembiayaan  belanja, maka bisa dipastikan akan ada program yang telah dicanangkan  tak bisa terwujud," jelasnya.

Makanya, kata ia, DPRD terus mendorong  Pemkab Gresik, khususnya OPD penghasil, agar kinerja pendapatan terus digalakkan. Sebab, jika  kinerja OPD menurun, maka akan berdampak terhadap dana tranfer daerah dari pemerintah pusat

"Sangat potensi  dana transfer akan berkurang lagi kalau kinerja eksekutif menurun," katanya.

Retribusi parkir tepi jalan umum merupakan salah satu sumber PAD. FOTO: SYUHUD/HB.

Sebagai pimpinan DPRD, ia mengaku tak henti-hentinya mengingatkan dan Memberikan support  kepada OPD penghasil agar terus meningkatkan kinerja pendapatan.

"Di setiap saya mengisi materi focus group discussion (FGD), selalu mengingatkan problem daerah yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Salah satunya, sektor pendapatan daerah," tutupnya. (hud/ns)