DPRD Gresik Terus Dorong Pemerintah Tekan Angka Defisit pada APBD 2023

Gresik, HB.net - DPRD Gresik malakukan sejumlah upaya untuk menekan angka difisit (berkurang) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menyatakan, ada sejumlah strategi untuk menekan angka defisit pada pembahasan  APBD-Perubahan (APBD-P) tahun 2023.

"Kami, Badan Anggaran (banggar) DPRD Gresik, meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk menjalankan sejumlah skenario untuk menekan angka defisit pada APBD 2023. Langkah ini sebagai solusi  yang telah kita sepakati," ucap Ahmad Nurhamim pada HARIAN BANGSA, Kamis (21/9/2023).

Menurut Anha, begitu panggilan akrabnya, ada tiga jurus yang bisa dilakukan Pemkab Gresik untuk terus menekan angka defisit, sehingga belanja program yang telah ditetapkan bisa berjalan sesuai yang tertera dalam APBD.

Pertama, angka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kajian anilisis terus diagregat (ditampung) berdasarkan peta problem.

Kedua, ada konsolidasi kajian berdasarkan IOP yang sudah memetakan potensi sumber PAD oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampuh (penghasil).

Ketiga, memperbanyak survey lapangan dalam rangka mengidentifikasi faktual yang berkembang untuk dihimpun menjadi potensi riil.

"Tiga jurus tersebut kalau bisa berjalan efektif akan mampu mengurai problem fiskal (keuangan) daerah di tahun anggaran 2023," jelas Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Anha menambahkan, proyeksi  belanja dalam  APBD-P Gresik tahun 2023,  turun dari penetapan awal sebesar Rp 4,01 triliun  menjadi Rp  3,8 triliun. Atau, turun sekitar Rp 201 miliar. Rinciannya, Pendapatan Daerah (PD) diproyeksikan sebesar Rp 3,7 triliun lebih dan Belanja Daerah (BD) sebesar Rp 3,8 triliun lebih. Ada defisit sebesar Rp 79 miliar.

"Defisit  ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 59 miliar  dan pinjaman daerah sebesar Rp 20 miliar," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Asroin Widiana menyatakan, dari hasil evaluasi pendapatan hingga tanggal 20 September di sejumlah OPD mitra Komisi II, ada potensi PAD yang tak bisa dicapai hingga Rp 250 miliar.

Asroin lantas membeberkan sejumlah OPD mitra Komisi II yang mendapatkan tugas pendapatan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di OPD ini pada APBD 2023, mendapatkan tugas pendapatan sebesar Rp 185 miliar. Namun, potensi yang bisa dicapai oleh DPMPTSP sekitar Rp 35 miliar.

"Per September ini PAD dari DPMPTSP baru masuk Rp 17 miliar," ungkapnya.

Kemudian, di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dari target Rp 2 miliar, potensi yang bisa didapatkan hanya Rp 1,2 miliar.

"Untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, dari target pendapatan Rp 5 miliar, potensi yang mampu didapatkan hanya kisaran Rp 3 miliar," terang anggota Fraksi Golkar ini.

"Termasuk di sejumlah OPD mitra lain seperti di Dinas Perikanan dan Kelautan baik pendapatan dari sewa tambak dan Rumah Potong Hewan (RPH), capaian pendapatan juga potensi tak menemui target," terangnya.

Makanya, tambah Asroin, komisinya terus memberikan formula-formula kepada OPD mitra untuk memaksimalkan kinerja dalam capaian pendapatan.

"Saya sendiri bahkan ada rencana turun sendiri ke lapangan untuk melihat kondisi riilnya seperti apa. Kita akan bantu OPD jika ada kebuntuhan," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dan Ketua Komisi II, Asroin Widiana saat rapat legislasi. FOTO: SYUHUD/HB.net

Sekretaris Komisi II, M. Syahrul Munir menyampaikan, kondisi defisit pada APBD-P Gresik 2023, masih belum aman.  Bahkan, krisis fiskal daerah berpotensi semakin menurunkan proyeksi kekuatan fiskal pendapatan dan belanja. 

"Untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp 3,7 triliun. Sedangkan pendapatan diturunkan menjadi sebesar Rp 3,6 triliun," ungkapnya.

Menurut Syahrul, potensi krisis fiskal untuk menopang pembiayaan karena  realisasi penerimaan daerah secara keseluruhan masih di kisaran 57 % hingga bulan  September. Bahkan, PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah masih jauh dari target. Sementara  waktu efektif tinggal  tersisa sekitar 3 bulan sebelum tutup anggaran 2023.

"Sejumlah pajak  daerah  berpotensi tidak mencapai 100 persen. Sehingga, estimasi masih ada efisiensi sebesar Rp 85 miliar. Tetapi, teman-teman di Komisi II sepakat membulatkan menjadi sebesar Rp 100 miliar karena banyak pendapatan yang diestimasi tak akan tercapai realisasi sesuai target," bebernya.

Pendapatan dimaksud di antaranya,  retribusi tanah dan bangunan milik daerah. Pendapatan ini diproyeksikan mengalami kenaikan cukup signifikan, sebesar 100 miliar.

"Diperoleh dari PT. Petrokimia Gresik dari tanah hasil reklamasi yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Gresik," tutupnya. (hud/ns)