DPRD Surabaya Pertimbangkan Wacana Dana Operasional untuk RT/RW

Surabaya, HB.net - Usulan Walikota Surabaya Eri Cahyadi terkait Dana Operasional RT/RW sebesar Rp. 200 Ribu dan Rp. 300 Ribu memicu banyak silang pendapat diantara anggota DPRD Kota Surabaya, ada yang setuju dan  ada yang meminta untuk ditunda mengingat kemampuan anggaran pemerintah kota Surabaya.

“Ide ini, menurut saya seiring dengan Semangat Desentralisasi Layanan, yang menjadikan Balai RW dan Balai RT sebagai pusat kegiatan positif masyarakat. Saya setuju, asalkan tepat sasaran dan melibatkan mereka. Ajak Mereka Bicara”, kata Fatkur Rohman, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (12/9/2023).

Fatkur menambahkan bahwa melibatkan mereka bicara itu sangat penting agar ide ini benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Pemkot dan DPRD mungkin memiliki sudut pandang tertentu terkait ini namun dengan melibatkan para ketua RT/RW dan melihat sudut pandang mereka, ini akan menjadi data penting untuk menjadi bahan pertimbangan pembahasan di pemkot bersama DPRD.

Lebih dari itu, Fatkur mengingatkan bahwa balai RW isaat ini menjadi pusat kegiatan warga termasuk PAUD bahkan bisa dipergunakan untuk diskusi-diskusi pengentasan problem kemiskinan dan pengangguran, maupun sinergi kegiatan dengan pihak ketiga seperti kampus dan lembaga pemerhati kemasyarakat. Ada kebutuhan listrik, opersional dan lain-lain.

”Dengan mengajak bicara mereka, kita bisa mendengar, benarkah support opersional ini yang dibutuhkan atau ada hal prioritas yang lain yang Justru mereka lebih butuhkan, ada beberapa policy (kebijakan) itu perlu pendekatan bottom-Up”, papar Fatkur

Kalaupun benar ide ini dikehendaki oleh warga termasuk para ketua RW/RT, Fatkur mendorong agar Balai RW / RT ke depan bisa digunakan untuk aktivitas yang benar-benar bisa menuntaskan masalah-masalah utama warga terutama pengentasan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pendampingan yang serius.

”Contoh, Program padat karya Pemkot sebenarnya sudah bagus, namun menurut saya, sustainability nya perlu diperkuat, jangan sampai hanya suskes diawal tapi kurang bertahan lama. Perlu ada Coaching (pendampingan) dalam durasi tertentu sampai stabil, misal terkait SOP, Marketing, Keuangan dan sisi bisnis yang lain. Pendamping bisa dari pemkot/lembaga profesional untuk program-program dibawah, bukan sekedar short-training”, tambah Fatkur.

Fatkur menutup uraiannya dengan harapan bahwa Balai RW/RT ini beanr-benar menjadi pusat edukasi dan solusi warga.

''Tidak hanya menjalankan program pemkot namun juga program semua pihak baik dari Perusahaan/Swasta atau lembaga pemerhati yang ingin berkontribusi membangun kampung kita, jika ini yang terjadi, Ide Operasional untuk Balai RT/RW acceptable,''katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengungkap wacana dana operasional untuk RT/RW perlu dipertimbangkan sesuai kemampuan anggaran Pemkot Surabaya.

Awi, sapaan akrabnya, mengatakan, wacana tersebut masih harus dikaji di masing-masing komisi.

"Harus dipertimbangkan dulu kemampuan anggaran. Komisi di DPRD akan mengkaji lebih dalam nantinya, terkait ketersediaan anggaran, apakah cukup atau tidak," kata Adi Sutarwijono, Senin (11/09/2023).

Ia menyampaikan, jika rencana anggaran dana operasional untuk RT/RW sebesar Rp 200 ribu dan Rp 300 ribu.

Warga saat mendapat layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di salah satu balai RW di Surabaya. foto: ilustrasi

"Kalau kekuatan anggaran kita cukup ya silahkan. Namun jangan sampai membuat APBD kita terkontraksi nantinya," jelasnya.

Oleh karena itu, ia beranggapan, perencanaan anggatan harus realistis sesuai kemampuan.

"Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi sudah ada kenaikan insentif KSH, buna Paud, Modin, RT/RW. Ini sekua soal ketersediaan anggaran," ungkapnya. (lan/ns)