SKK Migas Tingkatkan Pengamanan Kegiatan Produksi

Nurwahidi (Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa), Irjen Purn Oerip soebagyo (Penasihat Ahli Bidang Hukum SKK Migas), AKBP Saiful Alam SH, SIK, MH (Wadir Ditpamobvit Polda Jatim) dan Sutaryono Mistar (Head of Security Service HCML).

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar webinar Forum Koordinasi Sekuriti Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Rabu (9/9/2020).

Selain melibatkan KKKS, kegiatan ini juga melibatkan institusi kepolisian di kawasan operasional pertambangan minyak dan gas bumi.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pengamanan dan koordinasi terhadap KKKS dengan instansi pengamanan di daerah, dengan memberikan pemahaman dan gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan kegiatan industri hulu migas kepada pemangku kepentingan terkait," kata Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi.

Acara ini menghadirkan pemateri Oerip Soebagyo (Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas), Sutaryono Mistar (HCML Husky-CNOOC Madura Limited), dan Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Syaiful Alam.

Oerip mengingatkan, bahwa industri hulu migas sangat strategis. "Dalam beberapa bulan terakhir ini kita mengalami pandemi covid-19. Semua terdampak. Dampak yang dirasakan antara lain dari aspek HSE yakni kesehatan, sekuriti, lingkungan hidup," katanya.

Dalam kondisi ini, Oerip menekankan pentingnya kesiapan semua pemangku kepentingan dan kebijakan industri migas untuk melakukan perubahan dan penyesuaian. "Ada dua tantangan yakni risiko tertularnya karyawan kita dan penyesuaian dengan protokol kesehatan," katanya.

SKK Migas dan KKKS diharapkan mengikuti perkembangan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja. "Kita menyadari dan harus paham betul bahwa dampak Covid 19 tak hanya sektor kesehatan, tapi dampak ekonomi dan sosial yang sangat hebat," kata Oerip.

Perusahaan diharapkan proaktif menyarankan bantuan sosial di lingkungan wilayah kerja. Dana tanggung jawab sosial perusahaan bisa diarahkan kepada masyarakat sekitar. "Dengan demikian masyarakat bisa menjadi pagar hidup dan menciptakan suasana kondusif," kata Oerip.

Oerip menyarankan agar implementasi kebijakan peme rintah, terutama pengurangan anggaran, negosiasi ulang, dan lain-lain, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada peraturan perundangan, sehingga tak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Komunikasi menjadi kunci. "Ini karena yang dihadapi adalah masyarakat yang dinamis, selalu berubah. Partner kita pemerintah daerah, polres, kodim, juga dinamis ada kebijakan yang berubah. Kalau komunikasi dijalin baik, persoalan sekecil apapun bisa dideteksi sedini mungkin. Kalau persoalan berkembang akut dan besar, jadi sulit penanganannya," kata Oerip.

Kepolisian RI sudah berkomitmen kuat mendukung kegiatan operasional hulu migas agar bisa berjalan baik di tengah pandemi Covid. "Jika ada hal-hal tak bisa ditangani sekuriti internal agar cepat dikomunikasikan dengan aparat," kata Oerip.

Nurwahidi mengakui, SKK Migas dan KKKS sangat merasakan bantuan dari kepolisian untuk keamanan di wilayah kerja.

"Wilayah kerja kami onshore dan offshore. Kami banyak berkoordinasi. Namun mungkin kita masih melihat ada beberapa gejolak di masyarakat dalam bentuk demo. Kalau dikaitkan dengan pandemi Covid, ada korelasi. Ada dampak ekonomi di masyarakat, mereka di-PHK, sehingga menuntut diakomdasi dalam kegiatan di hulu migas," katanya.

Sementara itu, Sutaryono Mistar dari HCML (Husky-CNOOC Madura Limited) mengatakan, ada beberapa isu ancaman keamanan, yakni pelanggaran daerah terlarang dan terbatas, demonstrasi laut, blokade jalan, isu kesempatan kerja, isu kepemilikan tanah, kekerasan, dan pencurian.

"Angka kriminalitas selama ini masih cukup kecil dan tidak berdampak serius terhadap operasional perusahaan. Namun isu keamanan yang berasal dari isu sosial masih menjadi perhatian utama kami, juga pelanggaran daerah terkarang masih jadi perhatian," kata Sutaryono.

Wakil Direktur Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Syaiful Alam menambah kan, pengamanan di era Covid melibatkan partisipasi masyarakat. Ini dilakukan melalui pembentukan kampung tangguh di tengah masyarakat.

"Kami melakukan pendekatan yang betul dan pas terhadap masyarakat," katanya. [***]