DPRD Surabaya Usahakan Seragam Gratis Ribuan Tenaga Kontrak di Dinas Perhubungan

Surabaya, HB.net - Ribuan tenaga kontrak di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terbebani dengan seragam kerja yang harus mereka beli sendiri. Hal ini mendapat respon dari kalangan DPRD Surabaya. Dewan menilai, sudah semestinya tempat mereka bekerja yang menyediakan seragam secara gratis.

Untuk itu, Komisi C DPRD Surabaya sedang mengupayakan seragam gratis bagi sekitar 1.300 tenaga kontrak di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Para tenaga outsourcing (OS) itu selama ini dibebani membeli seragam sendiri. Tahun 2023 mendatang, seragam itu akan diberikan gratis.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono mengatakan, saat ini anggaran untuk pengadaan seragam gratis bagi tenaga OS ini tengah dibahas di Komisi C.

"Kami upayakan agar tahun depan dapat seragam gratis. Itu tanggung jawab Pemkot," kata Baktiono.

DPRD Surabaya perlu memperjuangkan para tenaga kontrak itu karena selama ini mereka memenuhi kebutuhan seragam dengan membeli sendiri.

Idealnya, tempat bekerja mereka yang mestinya memenuhi kebutuhan seragam tersebut.

Komisi C mengusulkan anggaran seragam pegawai kontrak itu bisa dimasukkan dalam APBD 2023.

Saat ini tengah dibahas RAPBD untuk menganggarkan pengadaan seragam gratis ini.

Baktiono yang politisi PDIP mengatakan, OS perlu difasilitasi untuk seragam selama bekerja.

"Ya, ini kan bentuk tanggungjawab dari Pemkot untuk memperhatikan nasib OS melalui seragam yang dianggarkan," ungkapnya.

Anggaran untuk seragam tersebut mencapai Rp 2 miliar. Jumlah itu untuk mengcover sekitar 1.300 tenaga kontrak di Dishub.

"Yang kami usulkan ini untuk tahun depan agar mereka tidak membeli sendiri-sendiri. OS juga pelayan masyarakat, jadi harus difasilitasi untuk seragam. Bahkan, keperluan dinasnya juga harus mendapat support," kata Baktiono.

Pembahasan anggaran seragam gratis bagi OS Dishub itu diusulkan dalam pembahasan RAPBD 2023 yang saat ini tengah berlangsung.

Pemkot dan DPRD saat ini bahkan ngebut agar mereka tertib administrasi. Targetnya, APBD Kota Surabaya disahkan tepat pada momen Hari Pahlawan 10 November 2022.

Sementara Kepala Dishub Surabaya, Tundjung Iswandaru, mengakui selama ini pihaknya tidak menyediakan seragam bagi pegawai kontrak, karena tidak adanya anggaran. Oleh karena itu, dengan usulan DPRD ini, maka pihaknya akan menganggarkan seragam itu.

Petugas Dishub Kota Surabaya saat menggelar kegiatan. foto: ilustrasi

"Karena selama ini, kami tidak anggarkan untuk beli seragam, sehingga kami juga berpikir memang penting untuk OS kami fasilitasi seragamnya dan itu usulan juga dari Dewan," tutur Tundjung.

Tundjung menyebut ada sekitar 1.300 tenaga kontrak Dishub. Mereka rata-rata adalah tenaga fungsional di lingkungan Dishub.

Para OS itu ditugaskan menyebar mulai dari sektor terminal, parkir, hingga crew Suroboyo Bus. Dikatakan, tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada anggaran untuk pengadaan seragam. "Kalau tahun 2023 besok disetujui, artinya ada mata anggaran baru untuk seragam OS," jelasnya. (lan/ns)