Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi NasDem Apresiasi Keberhasilan Pemprov Peroleh Opini WTP Ke-12 Kalinya

Surabaya, HB.net - DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.  Pada rapat paripurna yang digelar 15 Juni 2023 itu, DPRD Jatim menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2022.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rachmawati Peni Tantri menyebut ini adalah untuk ke-12 kalinya Pemprov Jatim meraih predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ia berharap semoga  keberhasilan ini semakin memacu kinerja Pemerintah Provinsi Jawa  Timur untuk menjadi semakin baik dan bermakna bagi warganya. Ini suatu prestasi yang sekaligus tanggungjawab berat untuk selalu mempertahankannya.

"Sebelum memulai membacakan pandangan umum Fraksi, perkenankan kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022," kata Peni.

Ia mengungkapkan tercatat bahwa sejak tahun 2010 Provinsi Jawa Timur telah 12 (dua belas) kali memperoleh opini WTP dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur.

Bahkan, Peni menambahkan, untuk Tahun Anggaran 2022 ini merupakan opini WTP yang ke delapan kali secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2015.  Terkait hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2022.

"Ini merupakan kedelapan kalinya secara berturut Pemprov Jatim meraih predikat WTP dari BPK RI. Tentu ini patut diapresiasi, sebagai bentuk sinergi yang baik antara Pemprov dengan DPRD Jatim sebagai bagian dari pemerintah Jawa Timur," ujar Peni.

Rachmawati Peni Tantri memberikan masukan perlu dilakukannya penajaman terhadap beberapa bagian dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Terutama pada bagian lampiran-lampiran yang memuat detail pertanggungjawaban  tersebut, berlandaskan dokumen-dokumen terkait, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun  Anggaran 2022.

"Oleh karenanya, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan beberapa klarifikasi dan pendalaman materi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022," imbuh Peni.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai  NasDem Jajuk Rendra Kresna mengatakan, sebelum membacakan materi pokok Pandangan Umum Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, pihaknya menyampaikan beberapa hal.

Pertama, pihaknya mengapresiasi capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang yang merupakan opini WTP kedua belas (12), dimana delapan kali diantaranya berturut-turut.

"Tentu ini capaian yang luar biasa, merupakan cermin pengelolaan anggaran yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Jawa Timur yang good governance dan clean government," ujar Jajuk.

Ia melanjutkan, kedua; pada musim panas akan diprediksi akan ada elnino yang beresiko akan ada kekeringan, kebakaran, serangan hama, dan penurunan produktivitas hasil pertanian. Kami mendesak Gubernur  untuk menyiapkan langkah langkah antisipatif guna mengamankan pasokan menjaga stabilitas harga pangan pokok di Jawa Timur.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Setelah melakukan kajian atas Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 serta dokumen draf Raperda, beberapa hal dapat disampaikan, sebagai berikut;

Secara makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data BPS – sebagaimana dikutip dalam Lampiran VII Draf Raperda LPJ ini, pertumbuhan ekonomi 2022 mencapai 5,34% (c on c) lebih baik dari 2021 yang  mencapai 3,56%.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah juga naik sekitar Rp 2 Trilyun. Akan tetapi pendapatan Dana Perimbangan transfer dari pemerintah pusat turun sekitar Rp 4 Trilyun. Hal ini mengakibatkan pendapatan APBD turun sekitar Rp 2 Trilyun dibandingkan tahun 2021.

"Karena itu Kami meminta Gubernur untuk terus meningkatkan sumber pendapatan lain misalnya laba BUMD atau participating interest perusahaan tambang yang ada di Jawa Timurseperti mineral logam, mineral non logam dan Batuan. Mohon tanggapan Gubernur," ucapnya.

Jajuk melanjutkan, dalam dokumen Lampiran I.3 tentang Program Pengembangan SMK yang memang pada tahun 2022 menyedot anggaran cukup besar.  Pihaknya melihat, meski ada beberapa hal perlu perbaikan, secara umum program pengembangan SMK di Jawa Timur berjalan baik, seperti di SMK Negeri Sidoarjo dimana terdapat Education Hotel. Kegiatan dan  pelayanan berlangsung dengan baik. Biaya juga relatif murah. .

"Kami menyarankan dua hal dalam hal ini, yaitu, kegiatan kegiatan Pemerintah Provinsi Jatim dapat memanfaatkan  SMK-SMK yang telah dikembangkan Pemerintah Provinsi Jatim sesuai  kebutuhan," urai Jajuk.

Ia melanjutkan, dalam pengembangan SMK-SMK dapat menggandeng langsung perusahaan swasta sesuai konsep linkage pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Sebagai contoh saat ini terdapat sekitar 20 SMK di Jawa Timur yang bekerjasama dengan Samsung Tech Institute. "Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menggandeng banyak perusahaan sehingga lebih banyak SMK yang dapat digandeng untuk masa depan lulusan SMK," pungkasnya. (mdr/ns)