Hak Keuangan DPRD Jember Lebih Kecil dari Kabupaten Tetangga
Padahal, APBD Kabupaten Jember terbesar ke 3 se-Jawa Timur (Jatim). Artinya, kalau hanya dengan Bondowoso maupun Situbondo bukan tandingannya.
Diyah nisa
Apr 28, 2021 07:14
0
Jember, HB.net - Berdasarkan dokumen evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, Hak Keuangan DPRD Jember, senilai Rp 30.981.753.847 atau Rp 30 miliaran terbilang masih paling kecil se-Indonesia.
"Bila dibandingkan dengan Banyuwangi, Lumajang dan Bondowoso jauh. Juga masih kalah dengan Kabupaten Sampang,” ujar Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi di ruangannya.
Padahal, APBD Kabupaten Jember terbesar ke 3 se-Jawa Timur (Jatim). Artinya, kalau hanya dengan Bondowoso maupun Situbondo bukan tandingannya.
"Namun saya sangat mengapresiasi 50 orang Dewan ini. Alhamdulillah kondusif dan tidak banyak mengeluh. Meskipun memang ada kecemburuan dengan daerah lain yang hak keuangannya lebih tinggi," jelasnya.
Dari Rp 30 miliaran, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 8.190.000.000. Tunjangan Komunikasi Intensif tersebut sudah sesaui dengan PP Nomer 18.
"Kerja kami itu tidak cuma di kantor karena kami ini bukan ASN dan juga PNS, kami ini Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat, bukan orang yang kerjaannya stay di kantor, karena yang milih kita itu di pelosok pelosok desa dan dipilih ribuan orang," jelas Itqon.
Maka dari itu, otomatis DPRD harus menyapa mereka, menjalin komunikasi dan itu namanya komunikasi intensif, itu melekat. Makanya, negara ini memberi jaminan kepada anggota legislatif untuk bisa menjalin komunikasi dengan konstituen yang menjoblos.
"Itu berbeda dengan anggaran reses, kalau reses itu 3 kali dalam 1 tahun, istilah komunikasi intensif itu istilahnya Kementerian Keuangan, bahasa istilah dan ini adanya hanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD pokok yang dipilih langsung oleh rakyat," pungkas Itqon. (yud/eko/diy)
