Jelang Pendaftaran Cabup-Cawabu, KPU Bondowoso Tetapkan DPS Pilkada 2024

Rapat pleno terbuka berlangsung di aula Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) dan melibatkan seluruh PPK di 23 kecamatan, Minggu (11/08/2024).

Jelang Pendaftaran Cabup-Cawabu, KPU Bondowoso Tetapkan DPS Pilkada 2024
Kegiatan saat Rapat Pleno Terbuka di Bondowoso.

Bondowoso, HB.net - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bondowoso menggelar rapat pleno rekapitulasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) dan penetapan DPS (daftar pemilih sementara), Pilkada 2024.

Rapat pleno terbuka berlangsung di aula Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) dan melibatkan seluruh PPK di 23 kecamatan, Minggu (11/08/2024).

DPHP yang ditetapkan menjadi DPS merupakan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) KPU beberapa waktu lalu.

Ketua KPU Bondowoso, Sudaedi mengungkapkan, total DPS untuk Pilkada 2024 sebanyak 602.444 dengan rincian laki-laki 291.491 dan perempuan 310.953. Sementara untuk jumlah tempat pemilihan suara (TPS) se-Kabupaten Bondowoso, sebanyak 1.202 termasuk TPS khusus Lapas Klas IIB.

Menurutnya, sebelum pleno tingkat kabupaten, pleno DPHP juga telah dilaksanakan di tingkat PPS dan tingkat kecamatan.

Jika ada masukan masyarakat bisa disampaikan ke KPU Bondowoso, karena masih DPS maka data ini  dinamis hingga penetapan DPT (daftar pemilih tetap) menjelang pemungutan suara nanti. “Setelah penetapan DPS masih ada 10 hari untuk masukan dan tanggapan masyarakat,” ujarnya.

Setelah itu lima hari berikutnya akan dilaksanakan pleno DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan). “Data ini masih dinamis,” ujarnya.

Saat proses coklit kemarin memang masih ditemukan orang meninggal masih terdata. Namun untuk update warga yang meninggal menjadi tugas Pemkab melalui Dispendukcapil. “Karena kartu kuning (kartu kematian) di Bondowoso jarang digunakan,” papar Ketua KPU saat dikonfirmasi awak media

DPS ini nanti kemungkinan akan bertambah karena datanya terus bergerak. Tetapi KPU tidak bisa memprediksi berapa persen tambahannya. “Bisa saja dalam empat bulan ke depan ada orang pindah ke sini. Kita kan gak tahu. Bisa saja TNI-Polri yang pensiun bisa jadi pemilih,” pungkasnya. (gik/diy)