Kakanwil BPN Jatim Kunjungi BPN Wilayah Timur
Dalam kegiatan ini, Lampri menyampaikan tujuan giat ini adalah untuk mengevaluasi dan monitoring terkait kinerja dan pelaksanaan kegiatan menjelang berakhirnya tahun 2024 dan memproyeksi penyelesesaian PTSL 2025.
Diyah nisa
Nov 5, 2024 07:10
0
Probolinggo, HB.net - Untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) diwilayah eks-karesidenan Besuki. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Propinsi Jawa Timur (Jatim), Lampri berkunjung ke Besuki.
Bertempat di Kantor Pertanahan Situbondo, Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim didampingi para Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Madya melaksanakan monitoring dan evaluasi eks-Karesidenan Besuki. Giat ini diikuti Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat Pengawas se Eks-Karesidenan Besuki.
Dalam kegiatan ini, Lampri menyampaikan tujuan giat ini adalah untuk mengevaluasi dan monitoring terkait kinerja dan pelaksanaan kegiatan menjelang berakhirnya tahun 2024 dan memproyeksi penyelesesaian PTSL 2025.
Lampri memberi apresiasi kepada seluruh jajaran eks-Karesidenan Besuki karena target fisik pada tahun 2024 ini telah diselesaikan 100 persen. Dengan capaian yang baik tersebut Beliau instruksikan agar diimbangi dengan serapan anggaran.
“Terima kasih atas capaian kinerja rekan-rekan karena memenuhi komitmen. Diharap tahun depan lebih cepat lagi. 3 bulan yang lalu Jatim di peringkat 14 dan atas kerja keras sekarang sudah di peringkat 1”.
Demi percepatan pelaksanaan PTSL diinstruksikan kepada jajaran untuk membuat desa-desa binaan diseluruh wilayahnya masing-masing. Sehingga pada saat desa tersebut dijadikan penlok maka data-data yuridis yang dibutuhkan sudah siap untuk proses. Pelaksanaan PTSL pada tahun ini dan tahun depan akan lebih mudah diharap jangka waktu penyelesaian PTSL 2025 dapat lebih cepat.
Dalam kesempatan ini Kakanwil juga menyampaikan 100 Program Hari Kerja Menteri BPN/ Kepala BPN. Kakanwil menginstruksikan agar seluruh jajaran segera merealisasikan program tersebut. Kakanwil juga berharap agar jajaran Kantah segera berkoordinasi dengan PWNU dan PD Muhammadiah untuk MoU terkait sertipikat wakaf.
Kakanwil juga mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran untuk bekerja dengan hati-hati, jangan sampai ada yang meminta atau menerima dari kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tanah dan PTSL. “Pemohon tanpa kuasa diprioritaskan, beri kemudahan dan layani dengan sebaik-baiknya” tutup Lampri. (ndi/diy)
