Kemenaker Gandeng UINSA Kurangi TPT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar MoU dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
risky
Apr 1, 2021 02:42
0
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar MoU dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Penandatanganan nota kesepahaman ini digelar di Hotel Luminor Sidoarjo, Kamis (1/4). MoU ini untuk mengurangi tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) akibat pandemi Covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebutkan, ada tiga poin kerja sama yang dilakukan kementrian dengan perguruan tinggi islam negeri Surabaya itu. Pertama ialah terkait pengembangan Desa Migran Produktif (Desmigratif).
"Kami ingin ada peranan perguruan tinggi di sini untuk mengembangkan empat pilar. Yaitu sosialisasi tata cara kerja ke luar negeri, usaha produktif melalui kegiatan tenaga kerja mandiri (TKM), community parenting, dan penguatan kelembagaan usaha desa," kata Ida, Kamis (1/4).
Poin yang kedua dari kerja sama ini ialah melakukan pendampingan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi. Ini sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat di desa.
"Lalu poin yang ketiga ialah penguatan pemberdayaan UMKM di desa. UMKM ini menjadi wadah paling kuat daya serapnya terhadap tenaga kerja yang ada di desa. Angkatan kerja nasional ini lebih banyak di desa. Dari data tahun 2020, dari total jumlah 138 juta ankatan kerja Indonesia, 44,7 persennya ini di desa. Ini perlu diberdayakan lagi," ucapnya.
Lebih lanjut Ida mengatakan, ketiga program ini akan diimplementasikan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang akan diselenggarakan UINSA. Besar harapannya, perguruan tinggi dapat memaksimalkan peranannya untuk bisa menekan angkat TPT yang semakin tinggi di berbagai wilayah di Indonesia akibat pandemi Covid-19.
"Karena penekanan angka TPT ini membutuhkan peranan dari seluruh sektor tidak bisa pemerintah sendiri. Butuh peranan dari perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat juga di dalamnya," pungkasnya.(cat/rd)
