Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Perjelas  Roadmap  Penanganan Kemiskinan

Surabaya, HB.net - Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba menilai, program padat karya yang digagas Pemkot Surabaya nampaknya belum banyak membuahkan hasil bagi masyarakat. Bahkan, kata Camelia Habiba, program padat karya yang ditargetkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Surabaya malah dibilang gagal total.

“ Padat karya itu pakai APBD loh, terus jika program tersebut gagal kan sia-sia anggaran yang sudah dikeluarkan,” ujar Camelia Habiba.

Dia menjelaskan, ketika kami rapat APBD dengan para camat, kami menanyakan kecamatan A sudah punya padat karya, sudah!. Berapa angka kemiskinan yang turun saat ada padat karya, mereka (para camat,red) tidak bisa menjawab.

” Rata-rata tidak bisa menjawab, kalian (media,red) bisa melihat sendiri datanya seberapa besar. Ayo sama-sama mengawasi APBD, ” ucap Habibah.

Sekarang ada ngak padat karya yang berhasil, ini tidak politik loh ya, tetapi fakta. Contohnya di kecamatan Bubutan, tidak ada. Habiba kembali mengatakan, padahal berapa uang yang dikeluarkan untuk padat karya dari APBD, sangat besar?. Kayaknya padat karya mrencel-mrencel (kecil-kecil) tidak dalam satu OPD.

“Sehingga kita tidak bisa menghitung angka pastinya, engkok (nanti)nang bidang iki onok, bidang iki onok. Itulah pintarnya pemerintah kota mensplit-split anggaran, “terang Habibah.

Pemkot Surabaya itu untuk mengatasi kemiskinan tidak punya roadmap, kalau ada roadmap grafiknya jelas, oh tahun ini-tahun ini, punya roadmap sehingga indikatornya terukur.

“Kalau ngak ada roadmap, asal pak ini pak. Ya besok UMKM, besoknya wilayah lain lagi, ya ngak terarah,” ujar Habibah.

Dia menjelaskan, contohnya SWK, ketika bangun obyek yang ditempati tidak diajak bicara, sehingga mereka (para pedagang, red) tidak bakal kerasan, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. ''Ketika sepi yo dipateni (dihentikan,red), apakah ada dinas koperasi mendampingi pedagang-pedagang bagaimana mengelola keuangan,'' katanya.

“Apakah ada dinas koperasi sinergi atau kolaborasi dengan pariwisata, misalnya pengamen-pengamen angklung yang ditangkepi satpol PP di jalan-jalan dilebokno pariwisata, mereka ada pembinaan. Datane endi, misalnya great atau kelasnya C mereka ditaruh di SWK, greatnya B di cafe-cafe dan greatnya A di hotel-hotel ini, tidak ada,” paparnya.

Masih kata Habiba, seharus pemkot tau kebutuhan tingkat ekonomi, masalah ekonomi selama ini seperti ini, atau ada pakar ekonomi yang ngomong, berapa sih kebutuhan SWK sebenarnya, itu baru dibangun.

“Iki ngak, bangun-bangun, onok permintaane anak ranting butuh kerjoan digawekno SWK. Bablas wes jenenge,” pungkasnya.

Sementara Dewi Soeriyawati Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan saat dikonfirmasi mengatakan, program padat karya di pemkot Surabaya tetap berjalan, padat karya yang apa. Soalnya ditiap tiap OPD dan bidang ada.

“Kalau di SWK tetap jalan, sampai sekarang masih kita kawal. Sudah dulu ya mas, ini lagi diruang sidang walikota, ada paparan,” ujar Dewi. (lan/ns)