Komisi I DPRD Minta Segera Operasikan Kembali Adminduk yang Mangkrak

BONDOWOSO, HB.net - Komisi I DPRD Bondowoso meminta agar fasilitas pencetak Kartu Keluarga (KK) dan perekaman e-KTP di kecamatan-kecamatan segera dioperasikan kembali. Mengingat alatnya, jaringannya, dan operatornya sudah ada semuanya.

Desakan ini disampaikan setelah ada temuan mangkraknya fasilitas yang dibeli dengan APBD itu, namun justru baru digunakan lagi saat Komisi I turun. "Sudah operasional? Sudah. Sejak kapan? Sudah dua hari yang lalu, seminggu yang lalu, sejak komisi I turun," ujar Ketua Komisi I, H. Tohari saat dikonfirmasi, Kamis (4/2).

Tohari menegaskan, pihaknya mempertemukan Dispendukcapil dan kecamatan tak mencari kambing hitam melainkan solusi. Agar fasilitas itu bisa digunakan sebagaimana peruntukannya mempermudah layanan adminduk bagi masyarakat. "Kita tidak cari kambing hitam, kita cari solusi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Komisi I DPRD Bondowoso temukan peralatan pencetakan Kartu Keluarga dan perekaman e-KTP di beberapa kecamatan terbengkalai. Ironisnya, pada anggaran 2020 ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan tower hingga sekitar Rp 2 M.

Pemeliharaan untuk tower jaringan Dispenduk dalam mempermudah rekaman e-KTP secara online. Sehingga, manakala towernya bagus namun peralatannya justru sebaliknya, maka akan percuma anggaran tersebut.

Politisi PKB ini menjelaskan, di Dispendukcapil pada 2019 ada pengadaan peralatan cetak KK. Dan telah didistribusikan pada tahun 2020 ke semua kecamatan. Selain itu, juga sudah ada 14 kecamatan yang memiliki alat rekam KTP.

Sejumlah camat mengaku pengoperasian terkendala karena jaringan. Sementara Priono Hadi Siswanto, menerangkan, jaringan itu dihubungkan ke Dispendukcapil melalui wireless yang ada di tower. Ada beberapa kecamatan yang wirelessnya tak bisa langsung ke Dispendukcapil, melainkan melalui tower kecamatan lainnya.

"Sehingga jika ada salah satu tower yang terkendala. Otomatis kami tak bisa mengirim," paparnya. Di lain sisi, di tower tersebut juga ada alat yang ada masa hidupnya. Seringkali juga jika kena hujan atau air  bisa rusak. Kendati demikian, memang untuk wilayah yang wirelessnya terkendala bisa menggunakan wifi.

Selama ini untuk pemeliharaan tower sendiri anggarannya hanya sekitar Rp 100 juta untuk 2019. Artinya, di anggaran Rp 1,3 milliar masih ada beberapa item lainnya. "Tahun 2020, sekitar Rp 100 juta sekian. Kena Covid-19, tinggal Rp 40 jutaan," paparnya. (gik/diy)