Komisi III DPRD Gresik Minta Angkutan Massal Cari Penumpang via Onlne
Komisi III (membidangi transportasi) mendorong kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik agar mengupayakan moda transportasi di Kabupaten Gresik dalam mendapatkan penumpang menggunakan digital.
Gresik, HB.net - DPRD Gresik prihatin dengan kondisi transportasi angkutan massal di Kabupaten Gresik. Sebab, penumpangnya makin sepi. Kondisi ini seiring dengan menjamurnya moda transportasi via online, seperti Grab, Gojek, dan lainnya.
Untuk itu, Komisi III (membidangi transportasi) mendorong kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik agar mengupayakan moda transportasi di Kabupaten Gresik dalam mendapatkan penumpang menggunakan digital. Beraplikasi.
"Sudah waktunya. Moda transportasi di Gresik di era digital ini sudah beraplikasi. Online seperti moda transportasi lain dalam mencari penumpang," ucap Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah kepada HARIAN BANGSA, Selasa (20/12/2022)
Ia mengungkapkan, pasca gencarnya moda transportasi seperti Grab, Gojek menggunakan aplikasi digital dalam mencari penumpang, moda transportasi massal di Kota Pudak menjadi sepi penumpang.
Mereka antara lain, angkutan kota (angkot), dan angkutan desa (angdes). Kondisi mereka kian memprihatinkan lantaran susah mencari penumpang.
"Jadi, sambatnya (mengelu) bukan main para sopir angkot di Gresik pasca menjamurnya moda transportasi online. Penghasilan mereka menurun dratis. Cari uang Rp 50 ribu sehari sangat susah," ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Kondisi ini, kata Sulisno, membuat para pemilik moda transportasi massal, banyak yang memilih memberhentikan operasi angkot maupun angdes. Sebab, biaya operasional tak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan.
"Akibatnya apa? Sopir dirumahkan. Tak punya pekerjaan. Sehingga, menambah jumlah pengangguran," terangnya.
Saat ini, jumlah angkot maupun angdes di Kabupaten Gresik cukup banyak. Totalnya mencapai 321 lebih.
"Kalau mereka dirumahkan, tentu akan menambah jumlah pengangguran. Makanya, Dishub Gresik harus ada terobosan agar mereka tetap bisa beroperasi. Salah satunya, dengan via online dalam mencari penumpang," tuturnya.
Sulisno mengapresiasi langkah Bupati Gresik yang baru-baru ini memberikan bantuan sosial kepada para pelaku angkutan massal dan ojol. Bantuan berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini untuk meringankan beban mereka.
Dijelaskan Sulisno bahwa, subsidi itu diberikan kepada sopir angkutan massal dan ojek. Untuk sopir angkutan umum sebanyak 314 orang. Masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000 untuk 3 bulan, atau setiap bulan Rp 500 ribu.
Para peserta saat ikuti FGD transportasi massal di Dinas Perhubungan (Dishub). Foto: SYUHUD/HARIAN BANGSA.
Sementara total penerima bantuan untuk ojek sebanyak 511 orang. Masing-masing mendapatkan Rp 300 ribu untuk 3 bulan, atau setiap bulan Rp 100 ribu. Total anggaran yang digelontorkan Rp 153.300.000.
"Total anggaran keseluruhan mencapai Rp 624.300.000," ungkapnya.
Lebih jauh Sulisno menyatakan, penyerahan Bansos dan subsisi BBM ini merupakan bentuk kepedulian Pemda Gresik kepada insan transportasi Gresik. Hal ini juga untuk meringankan beban masyarakat transportasi pasca adanya kenaikan BBM.
"Kebijakan pemerintah dengan menaikan BBM memang tak bisa dihindari. Pemerintahan Gresik harus menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. BBM naik kita terima dan jalankan," tuturnya.
"Atas kebijakan itu, pemerintah mengusahakan ada stimulus dan bantuan yang diberikan untuk menjadi penyeimbang dengan bantuan stimulus untuk meringankan beban," imbuhnya.
Ia menyebutkan, bentuk bantuan yang diberikan Pemda Gresik kepada pelaku transportasi cukup beragam. Selain Bansos kepada 511 ojek dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu rupiah perorang.
Para peserta saat ikuti FGD transportasi massal di Dinas Perhubungan (Dishub). Foto: SYUHUD/HARIAN BANGSA.
Pemkab Gresik melalui Dinas Perhubungan juga memberikan voucher pembelian BBM kepada sopir angkutan umum.
"Nilainya lumayan besar, yakni masing-masing mendapatkan Rp 1.500 ribu, yang diberikan kepada 314 sopir angkutan kota (angkot) dan angkutan desa (angdes)," bebernya.
"Mudah-mudahan pemerintah secepatnya bisa mencarikan solusi untuk para angkot dan angdes agar tetap bisa beroperasi," tutupnya. (hud/ns)