Komitmen Tinggi pada Lingkungan Hidup,  Gubernur Khofifah Raih Penghargaan dari Menteri LHK

Surabaya, HB.net - Komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berbuah prestasi membanggakan. Khofifah mendapatkan penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai Pembina Penyuluh Kehutanan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono mewakili Menteri LHK kepada Gubernur Khofifah saat Rapat Kerja Daerah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) DPW Jatim, di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Selasa (27/12/22) malam.

Salah satu keberhasilan di bawah kepemimpinan Khofifah ialah Provinsi Jatim mampu mencetak prestasi sebagai Juara Umum Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional dua tahun berturut pada 2021 dan 2022 yang diselenggarakan Kementrian LHK.

Dalam lomba tersebut, para insan rimbawan Jatim mengukir prestasi terbanyak yakni peringkat terbaik pertama nasional untuk kategori Penyuluh Kehutanan ASN, Kelompok Tani Hutan (KTH), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kader Konservasi Alam (KKA) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA).

Atas diraihnya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada para insan rimbawan baik Penyuluh Kehutanan ASN, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Hutan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Kader Konservasi Alam, dan Kelompok  Pecinta Alam.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian LHK dan seluruh jajaran penyuluh kehutanan di Jawa Timur yang senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas pengabdiannya.

 “Terimakasih atas segala upaya memberikan pendampingan dalam aktivitas pengelolaan hutan dan usahanya. Hal ini penting agar tujuan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari dapat terwujud” katanya.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim melalui Dinas Kehutanan Prov. Jatim terus meningkatkan kinerja penyuluhan kehutanan di Jatim. Dalam rangka pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat KTH dan LMDH sebagai pelaku utama.

 “Yakni dalam menjaga fungsi tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi (penanaman pohon) serta konservasi tanah dan air. Serta sinkronisasi dinamika sosial masyarakat sekitar hutan atas program pengentasan kemiskinan pemerintah baik pusat maupun daerah,” katanya.

KTH dan LMDH merupakan kelompok masyarakat binaan Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dan mitra kerja Perum Perhutani, yang saat ini melakukan pengelolaan hutan dan memiliki usaha produktif bidang kehutanan di lapangan.

Saat ini di Jatim tercatat ada 5.305 lembaga KTH dengan keanggotaan 238.455 KK. Sementara LMDH yang bersama-sama Perum Perhutani melakukan pengelolaan kawasan hutan sejumlah 1.829 lembaga, dengan keanggotaan sejumlah 544.050 KK.

Menurutnya, para penyuluh kehutanan ini juga memiliki peran dalam upaya menghadapi perubahan iklim global melalui edukasi dan literasi kepada masyarakat. Diperlukan berbagai upaya konsolidasi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana rencana aksi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Untu itu, Pemprov Jatim menyambut baik inisiasi Kementerian LHK dengan program Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net-Sink 2030. Dimana pemerintah telah menetapkan tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.

 “Kita tahu bersama bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya ini penyerap karbon terbesar di Indonesia dibanding sektor lainnya. Kami siap bersinergi untuk rencana aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kami juga terus melakukan berbagai upaya pemulihan ekosistem melalui berbagai gerakan penanaman pohon dan nandur mangrove sebagai upaya sedekah oksigen di berbagai wilayah di Jatim,” katanya.

 “Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan juga terus dilakukan. Kami juga sedang berupaya mempertahankan luasan tutupan kawasan dan hutan di Jawa Timur sebagaimana amanah undang-undang, agar serapan emisi gas rumah kaca di Jawa Timur dapat lebih optimal,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah sendiri mengatakan bahwa dirinya memiliki tradisi menanam setiap tahun saat bertambah usia. Bahkan saat anaknya lahir, ia selalu menaman satu jenis pohon.

Untuk itu ia terus mengajak sedekah oksigen dengan menanam dan memelihara pohon. Salah satunya mangrove karena mampu menghasilkan oksigen lima kali lipat daripada pohon di daratan. 

 “Kalau hanya menanam tapi tidak dipelihara, tidak tumbuh maka tidak jadi sedekahnya. Untuk itu siapa saja mohon dapat menjaga keseimbangan kehidupan, menjaga harmoni manusia dan Sang Pencipta, menjaga harmoni manusia dan alam, mari hal ini kita lakukan sesegera mungkin,” katanya.

Mangrove di pesisir Jawa Timur merupakan kawasan terluas dibanding provinsi lainnya di Pulau Jawa. Menurut Peta Mangrove Nasional Tahun 2021 yang ditetapkan Kementerian LHK, bahwa luas eksisting mangrove Jawa Timur seluas 27.221 Ha dan luas potensi mangrove sebesar 51.557 Ha.

Lebih lanjut menurutnya, dalam upaya pengelolaan hutan dan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim, para penyuluh kehutanan ini memiliki peran yang sangat penting. Dimana para penyuluh ini ditugaskan dan tersebar di pelosok-pelosok desa, sampai keluar masuk lingkungan masyarakat di sekitar hutan.

 “Penyuluh kehutanan harus mampu menjadi agen dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Jatim. Apalagi sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur berada di pedesaan dan bekerja sebagai petani, diantaranya petani hutan yang menjadi pelaku utama dan sasaran kegiatan penyuluhan kehutanan,” katanya.

Untuk itu, ia meminta Penyuluh kehutanan yang ada di lapangan agar mampu mengawal program penanggulangan pengentasan kemiskinan. Serta bersinergi dan berkolaborasi antar sektor, harmonisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan sampai level pemerintah desa terkait sasaran dan lokasi prioritas program.

 “Hal ini bisa dilakukan melalui pendampingan kepada koperasi masyarakat desa hutan serta usaha mikro dan kecil yang dimiliki Kelompok Petani Hutan, LMDH maupun Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Ini sekaligus menjadi upaya dalam meningkatkan kualitas dan memperluas usaha bersama masyarakat dalam strategi pengentasan kemiskinan di Jatim,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono mengatakan, penyuluh kehutanan Jawa Timur yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional di Tahun 2022 ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan pembinaan dari berbagai pihak instansi penyelenggara pelatihan termasuk dukungan dari Gubernur Jawa Timur.

 “Dukungan ini terus dilakukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti tagline rakerda ini, Optimis Jatim Bangkit Merajut Harmoni untuk Hutan Lestari,” katanya.

Untuk itu ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh penyuluh kehutanan di Jatim serta para instansi pembina sehingga para penyuluhan kehutanan di Jatim dapat memberikan kinerja terbaik dalam mendukung pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 “Kerja keras dan karya nyata telah ditunjukkan melalui berbagai prestsi yang diraih baik oleh perorangan maupun aparatur Pemerintah di provinsi Jawa Timur melalui lomba Wana Lestari,” katanya.

 “Semoga apa yang dilakukan para penyuluh untuk mengedukasi masyarakat mampu menjadi pendukunh pembangunan yang produktif berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dev/ns)