KPID Jatim Minus Praktisi Penyiaran, Komisioner Terpilih Didominasi Aktivis Ormas
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam menilai paska reformasi, tak dapat dipungkiri jika anggota komisi-komisi bentukan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk pengawasan sektor publik itu didominasi kepentingan politis.
nur syaifudin
Sep 27, 2021 11:19
0
Surabaya, HB.net - Komisi A DPRD Jawa Timur telah memilih 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur lewat voting tertutup yang dilaksanakan Minggu 26 September 2021.
Keputusan Komisi A DPRD Jawa Timur menggunakan voting tertutup untuk menentukan 7 komisioner terpilih KPID Jawa Timur dan 7 komisioner cadangan periode 2021-2024, menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, didominasi para aktivis ormas yang mempunyai kedekatan dengan partai politik dan minus praktisi penyiaran.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam menilai paska reformasi, tak dapat dipungkiri jika anggota komisi-komisi bentukan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk pengawasan sektor publik itu didominasi kepentingan politis.
"Ketika pengawasan publik melemah maka kepentingan-kepentingan politik akan mendoninasi, itu tidak bisa dihindari. Saya kira itu legal dan sudah melalui proses formal base on rule," kata Surokim saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).
Kendati demikian, lanjut Surokim, publik di Jatim dikenal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberadaan KPID. Mengingat, Jatim menjadi barometer nasional sehingga ketiadaan praktisi media penyiaran dan akademisi bidang informasi di KPID Jatim menjadi janggal bagi publik.
"Ibarat kompetisi sepak bola, rekrutmen KPID Jatim itu seperti liga utama tapi kok diisi pemain liga 1, liga 2 atau bahkan liga 3, sehingga kompetisinya turun kelas atau tak layak lagi disebut liga utama," kelakar Surokim mengibaratkan.
Mantan Komisioner KPID Jatim ini berharap kedepan, Komisi A DPRD Jatim yang melakukan seleksi tahap akhir calon komisioner KPID Jatim lebih pro publik sehingga mengedepankan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan managerial calon komisioner dibanding dominasi representasi kepentingan politis semata.
"Peran KPID pada tahun 2024 itu sangat strategis khususnya untuk penataan media penyiaran di Jatim, sehingga masyarakat juga punya ekspektasi yang tinggi dan standar deviasinya juga tinggi. Kalau Komisi A bisa menyelaraskan dan masih ada waktu, tentu publik juga tidak menyangsikan keputusan Komisi A," jelas Dekan FISIB UTM ini.
Terpisah, ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengakui penentuan 7 komisioner KPID Jatim terpilih dan 7 komisioner KPID Jatim cadangan dilakukan melalui voting tertutup.
"Kalau ada yang mempertanyakan kenapa didominasi aktivis ormas yang mempunyai kedekatan dengan PKB dan PDIP, itu adalah bagian dari dinamika demokratisasi. Sebab, anggota Komisi A memang yang terbanyak dari PKB dan PDIP," jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Mantan Pangdam I Bukit Batisan ini mengakui saat fit and proper tes rata-rata peserta memiliki integritas, kapasitas dan wawasan kebangsaan yang bagus.
"Basic mereka memang aktivis semua, tapi 2 dari 7 orang yang terpilih itu calon incumbent," pungkas Istu Hari Subagio. (mdr/ns)
